Bila Terpilih, Ganjar-Mahfud Hadirkan Lagi Kementerian Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD berencana menghadirkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Heru Dewanto dalam Talkshow Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11/2023).

Dirinya menegaskan, sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup.

"Kami sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan, dan lingkungan hidup," ucapnya, dikutip dari keterangan resmi.

Selain itu, lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal berawal dari rumah. Karenanya, TPN Ganjar-Mahfud melihat harus ada politic will yang kuat dalam sektor perumahan.

"Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang," imbuh Heru.

Baca juga: Broker Properti Banyak Jadi Mafia Tanah, Sertifikasi Perlu Dilakukan

Kemudian, dengan adanya pembiayaan jangka panjang, maka kepastian berbisnis pelaku usaha sektor perumahan akan lebih pasti.

Di sisi lain, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah menyatakan, Apersi terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat.

Dalam Rakernas ini, Apersi menyoroti kebijakan pembuatan sumur untuk rumah tangga harus berizin.

“Ini akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Kalau di undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini dibuat peraturan harus berizin," tegas Junaidi.

Junaidi juga menyoroti syarat realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air.

"Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya ke realisasi. Jaringan PDAM juga belum ke semua daerah. Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya," tandas Junaidi.