Pembangunan Rumah Hijau dan Terjangkau Bakal Dikawal Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan rumah subsidi bakal didorong ke arah yang lebih hijau.

Untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga dan mengantisipasi adanya tindak green washing dari pengembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pengawasan.

"Sebenarnya peraturannya sudah ada kan, ya nanti pengawasannya iya," ujar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo saat ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Menurut Haryo, perumahan subsidi merupakan sektor yang paling mudah untuk menerima konsep green housing karena seluruh aspeknya telah diatur.

Terlebih pada tahun ini target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai sekitar 220.000 unit rumah.

"Dengan alokasi tadi, kita dorong nantinya dengan konsep-konsep yang memang green," imbuh Haryo.

Baca juga: Babak Baru Pembiayaan Rumah Subsidi, Bakal Fokus ke Bangunan Hijau

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah tengah menggodok skema Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP).

Ditargetkan skema pembiayaan rumah hijau dan terjangkau ini bisa dirilis pada tahun 2024 mendatang.

"Blue book tahun ini, ini lagi disiapkan bahan green book-nya. Ya mudah-mudahan 2024 sudah bisa launching," ucap Herry pada kesempatan yang sama.

Sementara blue book adalah tahapan di mana proposal proyek tertentu sudah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan green book adalah tahapan persetujuan pemberian dana untuk proyek tersebut.

Langkah ini merupakan upaya mengubah ekosistem perumahan menuju nol emisi bersih dan mencapai target perubahan iklim.