Kasus Sengketa Tanah di Sumatera Utara Terbanyak Kedua Setelah Jawa Timur

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan, kasus sengketa tanah di Sumatera Utara menempati posisi terbanyak kedua setelah Jawa Timur. 

"Sumatera Utara ini adalah kasus konflik sengketanya nomor 2 setelah Jawa Timur," ujar Hadi dalam kunjungan kerja ke Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/7/2023). 

Hadi mengurutkan, 4 provinsi dengan kasus sengketa tanah terbanyak, yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, dan Lampung. 

"Mudah-mudahan di Sumatera Utara bisa diselesaikan walaupun ada yang berkata, ini Medan bung, tapi saya kira semuanya bisa diselesaikan," imbuh Hadi. 

Dalam penyelesaian masalah ini, Hadi mengaku mendapatkan dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang kerap turun ke lapangan dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan tanah. 

Pada kesempatan yang sama, Hadi menyatakan kesiapannya dalam memberantas mafia tanah. 

Baca juga: Manfaat Tanah Komunal, Usir Mafia Tanah hingga Penumpang Gelap

Ini merupakan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. 

Jokowi berpesan kepadanya agar tidak memberi ampun karena ini adalah masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Menurut Hadi, mafia tanah hanya berani untuk bermain di wilayah abu-abu. Dalam artian, wilayah tersebut memiliki harga tanah yang mahal, tetapi masih bermasalah. 

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah pertanahan.

"Saya yakin dengan komitmen kita bersama, permasalahan tanah di Medan, permasalahan tanah-tanah yang dialami oleh petani-petani, buruh-buruh, bisa kita selesaikan dengan skema yang lebih pro kepada rakyat," tandas Hadi.