Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Manipulasi Keuangan, WIKA Ikut Arahan Kementerian BUMN

Kompas.com - 16/06/2023, 20:59 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA akan menerima dan bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait adanya dugaan laporan keuangan yang tidak riil atau dimanipulasi.

Hal ini disampaikan Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya, Jumat (16/6/2023).

"Kami dari WIKA tidak akan menanggapi lebih jauh terkait laporan keuangan. Kami akan menerima dan bekerja sama dengan baik atas arahan Kementerian BUMN," ujar Mahendra.

Dia kembali menegaskan, perseroan pada intinya akan menerima arahan apa pun yang diberikan oleh Kementerian BUMN sejauh itu membawa kebaikan bagi perusahaan. 

"Tanggapan kami saat ini, ya itu aja," lanjut Mahendra singkat.

Baca juga: Disebut Wamen BUMN Poles Laporan Keuangan, WIKA: Diaudit Kantor Akuntan Publik

Mahendra menjelaskan, sejauh ini, belum ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Soal arahan dari Kementerian BUMN pun, kata Mahendra, juga belum ada pemanggilan resmi mengenai hal itu.

"Sejauh ini sih belum ada surat tertulis dari direksi yang membahas soal laporan keuangan," tegas Mahendra.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mencurigai laporan keuangan dua BUMN Karya yakni WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak sesuai dengan kondisi riil.

"Seperti Waskita, seperti WIKA ini memang pelaporan keuangannya tidak sesuai dengan kondisi riilnya, artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow-nya tidak pernah positif sebenarnya," ungkap Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/6/2023).

Dia mengatakan, Kementerian BUMN sedang melakukan investigasi bersama BPKP terkait laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi nyata tersebut.

Tiko mengungkapkan, pihaknya bisa melakukan penuntutan apabila terjadi pemalsuan laporan keuangan.

Tindakan tegas ini diperlukan untuk memberi efek jera agar perusahaan tak lagi memalsukan laporan keuangan.

"Kami mulai lakukan ini, saya sudah lapor ke BPKP, apabila ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," terang Tiko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com