Ini Penjelasan Hutama Karya Terkait Dua Direksinya yang Dipanggil KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya Hilda Savitri dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (1/3/2022).

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Tjahjo Purnomo menjelaskan, pemanggilan kedua anggota direksi perseroan dilakukan untuk menyampaikan hasil putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang dimaksud terkait kasus Proyek Pembangunan Gedung Kampus IPDN Tahap II di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau di Tahun 2011.

Baca juga: Tahun 2022, Hutama Karya Bidik Kontrak Baru Rp 35,4 Triliun

Kasus tersebut sejatinya telah menghasilkan putusan akhir pada tahun 2019 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“KPK melakukan pemanggilan untuk menyampaikan hasil putusan pengadilan dimana Hutama Karya diminta untuk mengembalikan kerugian negara, dan tidak terdapat perkara korupsi terhadap dua Direksi Hutama Karya yang dipanggil tersebut,” jelas Tjahjo.

Manajemen Hutama Karya menegaskan akan tetap menghormati dan mendukung proses hukum yang berlaku serta akan bersikap kooperatif kepada KPK sebagai bagian dari komitmen perusahaan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri Melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022) mengatakan dua direksi ini diperiksa sebagai saksi.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung kampus IPDN pada Kemendagri TA 2011," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Adi Wibowo, eks Kepala Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Dono Purwoko dan eks Pejabat

Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (AKPA) Dudy Jocom sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau.

Ketiganya diduga memperkaya diri, atau orang lain atau korporasi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara dan Gowa, Sulawesi Selatan.

Pada 2010, Dudy melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor, kemudian memberitahukan akan ada proyek pembangunan kampus IPDN.

Sebelum lelang, diduga telah disepakati pembagian pekerjaan, yaitu PT Waskita Karya (Persero0 untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk proyek IPDN di Sulawesi Utara.

Dudy dan kawan-kawan diduga meminta fee sebesar 7 persen. Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan, kemudian Dudy dan kontraktor menandatangani kontrak proyek.

Pada Desember 2011, meski pekerjaan belum selesai, Dudy diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen untuk dua proyek IPDN itu.

Hal itu agar dana dapat dibayarkan. Dari kedua proyek tersebut, diduga negara mengalami kerugian total Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut.