Per 28 April, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Capai Rp 33,3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, belanja infrastruktur telah mencapai Rp 33,33 triliun per 28 April 2021 pukul 12.00 WIB.

Serapan keuangan tersebut telah mencapai 24,49 persen dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 136,06 persen.

Sementara itu, progres pembangunan fisik telah mencapai 25,17 persen.

Secara persentase, baik penyerapan keuangan maupun realisasi fisik TA 2021 lebih baik dibandingkan periode yang sama pada TA 2020 yaitu masing-masing mencapai 14,16 persen dan 17,61 persen.

Baca juga: Tunggu Keputusan Menteri PUPR, Ini Usulan Tarif Tol Serpong-Pamulang

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, progres penyerapan anggaran TA 2021 lebih cepat dibandingkan TA 2020 tak terlepas dari upaya percepatan Kementerian PUPR melalui pelaksanaan sistem lelang dini sejak Oktober 2020.

Dari total jumlah paket TA 2021 sebanyak 5.146 paket, sudah 3.388 paket senilai Rp 29,83 triliun.

Pada akhir Kuartal II-2021, ada tambahan paket yang ditargetkan terkontrak yaitu sebanyak 1.448 paket senilai Rp 18,73 triliun.

Sehingga, total paket terkontrak pada akhir periode tersebut mencapai 4.836 paket.

Basuki menjelaskan, belanja infrastruktur Kementerian PUPR terdiri dari pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, dan sanitasi.

Baca juga: Tol Akses BIJB Kertajati Tembus 58 Persen, Musim Haji Beroperasi Fungsional

Kemudian, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Pandemi Covid-19," tutur Basuki dikutip dari siaran pers, Selasa (04/05/2021).

Untuk diketahui, Kementerian PUPR telah melakukan refocusing kegiatan dan anggaran TA 2021 untuk mendukung PEN.

Dari besaran awal pagu Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun mengalami refocusing sebesar Rp 17,99 triliun atau menjadi Rp 132,81 triliun.

Kemudian, pagu anggaran TA 2021 mendapatkan tambahan dari percepatan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 4,04 triliun dan peluncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 0,21 triliun.

Dengan demikian, total pagu TA 2021 Kementerian PUPR menjadi Rp 136,06 triliun.