Kebut Pengadaan Tanah Tol Semarang-Demak, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk tim khusus demi mempercepat penanganan permasalahan dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Semarang-Demak.

Tim itu terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengungkapkan itu dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Pengadaan Tanah Tol Semarang-Demak, Senin (19/04/2021).

"Dalam kesempatan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN berencana membentuk tim bersama Pemprov Jawa Tengah dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk menangani permasalahan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut," tutur Himawan dikutip dari berita foto, Selasa (20/04/2021).

Baca juga: Kabar Terbaru Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah Penghubung Larantuka-Adonara

Atas inisiasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN demi mendukung percepatan PSN ini.

Untuk diketahui, Tol Semarang-Demak dibangun di atas tanggul laut Semarang sehingga memiliki fungsi ganda.

Jadi, jalan tol yang merupakan bagian dari jaringan Tol Non-Trans Jawa ini tidak hanya menjadi penunjang konektivitas, tetapi juga menanggulangi banjir rob yang kerap terjadi.

Dokumentasi Pemprov Jateng Progres pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi dua di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Selasa (26/1/2021).

Jalan tol ini juga terbagi menjadi dua seksi, Seksi 1 (Semarang-Sayung) sepanjang 10,69 kilometer merupakan dukungan pemerintah.

Baca juga: Tol Semarang-Demak Bakal Habiskan Waktu Tiga Tahun

Sementara Seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 kilometer merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Mengutip laman monitoring BPJT Kementerian PUPR per 15 Maret 2021, progres pembebasan lahan Tol Semarang-Demak mencapai 33,91 persen dan konstruksi 22,54 persen.

Pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dengan skema kerja sama operasi (KSO) antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, konsultan supervisi PT Virama Karya, serta konsultan perencana PT LAPI-TB.