[POPULER PROPERTI] Proyek Food Estate 137.000 Hektar di Kalteng Tuntas Tahun Ini

Kompas.com - 18/03/2021, 09:50 WIB

Suhaiela Bahfein,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Suhaiela Bahfein

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta jajaran lokasi pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa atau food estate di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan menaiki motor.(Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan food estate (lumbung pangan) di eks-PLG Kalimantan Tengah seluas 137.000 dari total 165.000 hektar akan dituntaskan tahun 2021 ini.

Dari total luas lahan lumbung pangan yang diperuntukkan sebagai cadangan pangan, seluas 28.000 hektar di antaranya memiliki kondisi irigasi yang baik.

Jadi, ada sisa luas lahan 137.000 hektar sawah yang perlu dilakukan rehabilitasi atau perbaikan dan juga peningkatan.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (18/3/2021).

Lantas, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur di kawasan itu?

Selanjutnya baca di sini Dikebut, Proyek Food Estate 137.000 Hektar di Kalteng Tuntas Tahun Ini

Astra Tol Cipali tengah melakukan pemasangan girder jembatan di Jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, tepatnya berada di KM 158.

Menurut Direktur Operasi Astra Tol Cipali Agung Prasetyo mengatakan, pemasangan girder jembatan ini membuat progres pekerjaan Tol Akses BIJB mencapai 60 persen.

"Tentunya, hal ini merupakan salah satu peningkatan layanan konstruksi yang kami lakukan kepada pengguna jalan," ujar Agung dikutip dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Dengan dilakukan pemasangan girder jembatan di KM 158 ini, Astra Tol Cipali melakukan rekayasa lalu lintas.

Kapan rekayasa lalu lintas itu diberlakukan?

Temukan jawabannya di sini Girder Jembatan Dipasang, Progres Tol Akses Bandara Kertajati Tembus 60 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah syarat batasan penghasilan program hunian DP Rupiah 0 menjadi Rp 14,8 juta dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, naiknya batasan penghasilan ini akan memperluas penerima manfaat dari DP Nol.

"Mengingat, mereka yang berpenghasilan 14,8 juta merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta,” terang Sarjoko dikutip dari laman PPID Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Bagaimana nasib warga dengan penghasilan Rp 7 juta?

Selengkapnya baca melalui tautan ini DKI Ubah Batasan Penghasilan Maksimal Program DP 0 Jadi Rp 14,8 Juta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.