Presiden Senegal Tunda Pilpres ke Desember, Picu Bentrokan, 3 Orang Tewas

DAKAR, KOMPAS.com - Presiden Senegal Macky Sall secara kontroversial memunda Pilpres bulan ini ke Desember mendatang.

Hal itu pun memicu protes oleh sebagian masyarakat di negara Afrika Barat tersebut.

Namun, pawai protes yang sedianya diadakan pada Selasa (13/2/2024) ini terpaksa ditunda setelah pihak berwenang melarangnya.

Baca juga: Guru Mengaji di Senegal Ditangkap karena Perkosa 27 Murid

Elymane Haby Kane, salah satu penyelenggara pawai, mengatakan kepada AFP bahwa ia telah menerima surat resmi dari pihak berwenang setempat di ibu kota Dakar bahwa pawai tersebut dilarang karena dapat menghambat lalu lintas secara serius.

"Kami akan menunda pawai karena kami ingin tetap berada di dalam hukum," kata Malick Diop, koordinator sebuah kelompok yang mengadakan protes.

"Pawai itu dilarang. Ada masalah dengan rutenya. Jadi kami akan mengubahnya," katanya kepada AFP.

Keputusan Sall untuk menunda pemungutan suara pada 25 Februari telah menjerumuskan Senegal ke dalam krisis yang telah menewaskan tiga orang di tengah bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.

Kelompok Aar Sunu Election (Mari kita lindungi pemilu kita), yang terdiri dari sekitar 40 kelompok sipil, agama dan profesional, telah menyerukan sebuah demonstrasi di Dakar pada hari Selasa pukul 15.00 GMT.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah meminta pemerintah untuk mengembalikan jadwal pemilu seperti semula.

Baca juga: Polisi Senegal Tangkap 3 Tersangka Kebakaran RS yang Tewaskan 11 Bayi

Alasan Sall tunda Pilpres Senegal

Sall mengatakan dirinya menunda pemilu karena perselisihan antara parlemen dan Dewan Konstitusi mengenai calon potensial yang dilarang mencalonkan diri, dan karena kekhawatiran kembalinya kerusuhan yang terjadi pada 2021 dan 2023.

Parlemen mendukung penangguhan pemilu yang diajukan Sall hingga 15 Desember, tetapi hanya setelah pasukan keamanan menyerbu parlemen dan menahan beberapa anggota parlemen dari pihak oposisi.

Pemungutan suara ini membuka jalan bagi Sall - yang masa jabatan keduanya akan berakhir pada bulan April - untuk tetap menjabat hingga penggantinya dilantik, kemungkinan pada tahun 2025.

Pihak oposisi Senegal mengecam langkah tersebut sebagai "kudeta konstitusional" dan mencurigai hal ini sebagai bagian dari rencana kubu presiden untuk memperpanjang masa jabatan Sall, meskipun Sall telah menegaskan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi.

Sall, yang telah berkuasa sejak 2012, kini sedang mencari jalan keluar dari kekacauan ini.

Media telah melaporkan kemungkinan dialog baru dengan pihak oposisi, termasuk tokoh anti-kemapanan Ousmane Sonko, yang telah berjuang melawan negara selama lebih dari dua tahun sebelum dipenjara tahun lalu.