Donald Trump Tekan Partai Republik agar Hentikan Bantuan Ukraina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Donald Trump yang mencalonkan diri kembali sebagai presiden Amerika Serikat (AS) punya pengaruh besar pada partainya, Partai Republik.

Bahkan ia juga punya pengaruh luar biasa ketika ia berusaha mengubah kebijakan luar negeri AS.

Politisi Partai Republik ini mendesak partainya untuk menolak rancangan undang-undang yang mengaitkan langkah-langkah keamanan perbatasan terberat dalam satu generasi dengan bantuan Ukraina senilai $60 miliar (Rp 945 triliun).

Baca juga: Mantan Pejabat Trump Tewas Ditembak Kepalanya

"Jangan BODOH!!! Kita memerlukan RUU Perbatasan dan Imigrasi tersendiri. Tidak boleh dikaitkan dengan bantuan luar negeri dengan cara atau bentuk apa pun!" tulis Trump dalam postingannya di media sosial.

Dikutip dari AFP pada Selasa (6/2/2024), Joe Biden dan Donald Trump menawarkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap Ukraina.

Partai Demokrat membantu sekutu pro-Barat untuk mengusir Rusia sangat penting guna memastikan dunia yang lebih aman.

Sementara pendahulunya (Donald Trump) mendorong kebijakan isolasionis atau “America First”.

Di dalam negeri, Biden telah mendesak kebijakan imigrasi yang manusiawi, namun Partai Republik menunjukkan statistik kekhawatiran terhadap migran mencapai rekor tertinggi yaitu 302.000 pada bulan Desember, sebuah lonjakan yang dianggap Trump sebagai isu utama dalam kampanyenya.

Tuntutan agar bantuan militer untuk Ukraina dikaitkan dengan reformasi imigrasi datang dari Partai Republik.

Sedangkan Trump ingin menyamakan krisis di perbatasan dengan kekacauan di luar negeri yang berulang kali ia klaim akan ia hindari.

Baca juga: Ukraina Serang Kota Lysychansk yang Diduduki Rusia, 28 Orang Tewas

Pada hari Minggu (4/2/2024), para senator meluncurkan paket pembatasan imigrasi bipartisan senilai $118 miliar yang telah menjadi komitmen Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Hal ini terkait dengan paket bantuan luar negeri yang mencakup $60 miliar untuk Ukraina dan $14 miliar untuk Israel.

Kesepakatan itu memberikan pendanaan baru sebesar $20 miliar di perbatasan dan akan menjadi kemenangan besar bagi kelompok garis keras imigrasi, karena kesepakatan ini penuh dengan konsesi yang biasanya ditentang oleh Partai Demokrat.

"Kami tidak punya cukup agen. Kami tidak punya cukup orang. Kami tidak punya cukup hakim. Anda tidak punya cukup orang di sini. Kami butuh bantuan. Mengapa mereka tidak memberi saya bantuan?" kata Biden yang frustrasi pada hari Senin ketika ditanya tentang prospek RUU tersebut.

Namun Trump memiliki pengaruh yang kuat terhadap Partai Republik yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat.