Di Sidang PBB, Korea Utara Dikecam karena Belanjakan Dana Besar untuk Nuklir Saat Rakyatnya Kelaparan

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara dikecam di sidang Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (17/8/2023), karena membelanjakan dana besar-besaran untuk program senjata nuklirnya saat rakyatnya kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Volker Turk, mengatakan kepada dewan, bahwa penduduk di Korea Utara telah mengalami penindasan politik yang semakin parah.

Mereka juga tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi negara yang semakin memburuk, serta pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas.

Baca juga: Korea Utara: Travis King Menyusup karena Hadapi Perlakuan Buruk di Angkatan Darat AS

"Banyak pelanggaran yang saya sebutkan berasal langsung dari atau mendukung, peningkatan militerisasi Republik Demokratik Rakyat (RRDK)," katanya, dikutip dari AFP.

Dia menyinggung penggunaan kerja paksa yang meluas, termasuk oleh anak-anak untuk mendukung aparat militer negara dan kemampuannya untuk membuat senjata.

Sidang dengar pendapat yang diminta oleh Amerika Serikat ini merupakan yang pertama diadakan di Dewan Keamanan PBB mengenai HAM di Korea Utara dalam enam tahun terakhir.

Sidang itu dilakukan ketika Pyongyang telah mempercepat uji coba rudal berkemampuan nuklirnya pada tahun lalu, yang meningkatkan ketegangan di seluruh Asia Timur.

Dikelilingi oleh para diplomat dari lebih dari 50 negara, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam pelanggaran HAM dan pelanggaran yang menurutnya terkait erat dengan senjata pemusnah massal, serta pengembangan rudal balistik Korea Utara.

Elizabeth Salmon, pelapor khusus Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk Korea Utara, mengatakan penutupan perbatasan yang berkepanjangan di negara itu, sebagai akibat dari sanksi global, telah menyebabkan peningkatan kesulitan bagi rakyat, termasuk kekurangan pangan.

Baca juga: Kim Jong Un Marahi Pejabat Korea Utara karena Gagal Cegah Kerusakan akibat Badai Khanun

"Konflik yang membeku ini digunakan untuk membenarkan militerisasi yang terus berlanjut di RRDK dengan dampak yang menghancurkan bagi rakyatnya," katanya.

Salmon menyebut, kebijakan Pyongyang adalah memprioritaskan sumber daya untuk militer.

"Kepemimpinan di RRDK terus menuntut warganya untuk mengencangkan ikat pinggang, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai program nuklir dan rudal," katanya.

Ilhyeok Kim, seorang pembelot Korea Utara, bercerita kepada dewan, dirinya telah dipaksa pada usia muda untuk bekerja di ladang tanpa kompensasi, dan hasil panen yang mereka tanam semuanya diberikan kepada militer.

"Pemerintah mengubah darah dan keringat kami menjadi kehidupan mewah bagi para pemimpin dan rudal yang meledakkan kerja keras kami ke angkasa," katanya.

"Uang yang dihabiskan untuk satu rudal saja dapat memberi kami makan selama tiga bulan," tambah Ilhyeok Kim

Dalam sidang tersebut, sebagian besar anggota dewan mengecam memburuknya kondisi kehidupan dan HAM di Korea Utara, yang hidup di bawah sanksi keras yang diberlakukan oleh dewan dan negara-negara besar atas program senjata nuklirnya.

Meskipun tidak ada delegasi dari Pyongyang yang hadir di Dewan Keamanan, perwakilan dari China dan Rusia berpendapat bahwa ini bukanlah tempat untuk meninjau masalah hak asasi manusia Korea Utara.

Baca juga: Kim Jong Un Serukan Peningkatan Drastis Produksi Rudal Korea Utara

Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengecam apa yang disebutnya sebagai upaya sinis dan munafik dari AS dan sekutunya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri.

Kedua negara mengatakan bahwa diskusi tersebut tidak konstruktif dan tidak menawarkan solusi untuk menurunkan ketegangan strategis di wilayah tersebut.