Indonesia dan Malaysia Akan Bahas UU Deforestasi dengan Uni Eropa, Ini Targetnya

IPOH, KOMPAS.com - Indonesia dan Malaysia akan menemui pimpinan Uni Eropa di Brussels, Belgia, untuk membahas kebijakan UU deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Kedua negara menilai regulasi tersebut akan berdampak negatif pada komoditas pertanian tropis yang melibatkan petani kecil.

Menurut keterangan Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia yang dikeluarkan pada Sabtu (17/5/2023), Wakil PM sekaligus Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Fadillah Yusof, dan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto akan menjalankan misi tersebut pada mulai hari ini, Minggu (28/5/2023) hingga Minggu (4/6/2023). 

Baca juga: Bahas UU Deforestasi, Indonesia dan Malaysia Kirim Utusan Minyak Sawit ke Uni Eropa

Langkah itu dilakukan setelah UE pada 6 Desember 2022 mengumumkan penerapan kebijakan EUDR yang bertujuan untuk mencegah deforestasi akibat kegiatan pertanian di seluruh dunia.

Sebagaimana dikutip dari Bernama, oleh Malaysia dan Indonesia, tindakan EU tersebut dapat dianggap sebagai kendali non-tarif yang bisa berdampak negatif pada perdagangan bebas dan adil.

Apalagi jika regulasi itu lebih menyasar produk-produk pertanian tropis dari negara berkembang yang melibatkan jutaan petani kecil sehingga berpotensi mempengaruhi rantai pasokan global.

Rencananya, kedua menteri akan menjelaskan posisi negara-negara penghasil minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) terhadap pelaksanaan EUDR, yang dinilai akan menindas sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, dan memengaruhi hajat hidup jutaan petani kecil.

Baca juga: Malaysia Nyatakan Akan Terus Gandeng Indonesia Lawan Kritik UE Terkait Minyak Sawit

Sebagai negara anggota CPOPC, Malaysia menyatakan komitmennya untuk terlibat secara aktif dalam platform global bersama guna memerangi kampanye negatif Barat terhadap minyak sawit.

Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia menyatakan, sesi keterlibatan dengan EU untuk mencapai hasil yang menguntungkan negara penghasil dan negara konsumen minyak sawit akan diintensifkan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket di Jakarta pada Rabu (24/5/2023).

Sebagaimana dikutip dari Antara, di pertemuan itu, pejabat kedua negara membahas kebijakan EUDR tersebut dan misi bersama yang akan dijalani Airlangga bersama Wakil PM Fadillah ke Brussels.

Airlangga mengatakan, misi itu juga akan membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan EUDR tidak membebani dan memberi dampak negatif kepada petani kelapa sawit dan komoditas lainnya.

Baca juga: Malaysia Ancam Setop Ekspor Minyak Sawit ke Eropa, Ajak Indonesia Bertindak