Biden dan Ketua DPR AS Akhirnya Capai Kesepakatan soal Plafon Utang

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik sudah mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal dari batas saat ini, yaitu 31,4 triliun dollar AS.

Kesepakatan ini mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan bahwa kesepakatan tersebut adalah kabar baik bagi rakyat Amerika.

Baca juga: Bisa Kacaukan Perekonomian Global, Joe Biden Tegaskan AS Tak Akan Gagal Bayar Utang

"Karena itu mencegah apa yang bisa menjadi bencana default, lalu menyebabkan resesi ekonomi, rekening pensiun hancur, dan jutaan pekerjaan hilang," kata dia, sebagaimana dikutip dari AFP.

Biden dan McCarthy dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui telepon pada Sabtu (27/5/2023) petang, untuk membahas kesepakatan plafon utang itu.

Terkait kesepakatan ini, McCarthy mengatakan, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

"Tetapi, saya yakin ini adalah kesepakatan prinsip yang layak untuk rakyat Amerika," ucap dia.

Kesepakatan yang dicapai Biden dan Kevin McCarthy ini dapat mencegah gagal bayar utang AS yang berakibat destabilisasi ekonomi.

Sebelumnya, pada Jumat (26/5/2023), Departemen Keuangan AS memperingatkan bila hingga 5 Juni plafon utang tidak dinaikan, AS akan gagal membayar utang-utang dan pos-pos pengeluaran lainnya.

Partai Republik yang mengendalikan DPR menuntut pemangkasan besar-besaran belanja pemerintah dan meminta sejumlah persyaratan lainnya.

Baca juga: Sopir Truk yang Menabrak Dekat Gedung Putih Hendak Bunuh Joe Biden

Kondisi yang diminta DPR antara lain persyaratan kerja baru untuk penerima manfaat program-program jaring pengaman sosial bagi warga AS berpenghasilan rendah.

Selain itu, politisi Partai Republik juga meminta pencabutan dana untuk Dinas Perpajakan AS atau Internal Revenue Service (IRS).

Sebagaimana dikutip dari Reuters, para politisi Partai Republik mengatakan, mereka ingin memperlambat laju pertumbuhan utang AS, yang saat ini sudah setara dengan hasil tahunan ekonomi AS.

Perincian kesepakatan akhir belum tersedia, tetapi para juru runding sudah setuju untuk membatasi belanja diskresi non-pertahanan pada level yang sama tahun ini selama dua tahun.

Sebagai gantinya, plafon utang akan dinaikan selama periode yang sama, kata para sumber kepada Reuters.

Belanja diskresi adalah pengeluaran pemerintah yang pengalokasiannya disesuaikan dengan prioritas pemerintah, misalnya transportasi, pendidikan dan bantuan asing.

Kedua belah pihak harus hati-hati untuk mencapai kompromi yang bisa diloloskan oleh DPR, dengan mayoritas kursi Republik 222-213 dan Senat yang dikendalikan Partai Demokrat dengan kursi 51-49.

Baca juga: Biden Sindir Fox News Sebar Hoaks Konspirasi dan Kebencian