Rusia Jabat Presidensi Dewan Keamanan PBB, Ukraina: Tak Masuk Akal

KYIV, KOMPAS.com - Rusia mendapat giliran menjabat presidensi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (1/4/2023).

Ini nyatanya terjadi di tengah adanya tuduhan kejahatan perang yang dihadapi Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kepemimpinan Rusia di DK PBB itu pun memicu kemarahan besar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Baca juga: Rusia Tuan Rumah Dewan Keamanan PBB, Ukraina: Tamparan untuk Dunia

Zelensky menyebut presidensi Rusia di Dewan Keamanan PBB sebagai langkah yang tidak masuk akal dan merusak.

Terakhir kali Rusia menjabat presidensi DK PBB yang berlaku sesuai rotasi adalah pada Februari 2022 ketika Moskwa melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Padahal, DK PBB sendiri bertanggung jawab menjaga perdamaian dan memerangi agresi internasional.

“Sayangnya, kita… mendapat berita yang tidak masuk akal dan merusak,” kata Zelensky dalam pidato harian melalui video, dikutip dari Reuters.

Dia menambahkan, serangan Rusia bahkan telah menewaskan bayi berusia lima bulan pada Jumat (31/3/2023).

“Dan pada saat yang sama, Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB. Sulit membayangkan apa pun yang lebih membuktikan kehancuran total lembaga semacam itu,” katanya.

Baca juga: Pemukim Israel Serang Kota Huwara, Dewan Keamanan PBB Didesak Lindungi Warga Sipil Palestina

Presidensi DK PBB digilir di antara 15 negara anggota sesuai abjad. Meski presidensi itu bersifat prosedural, Kremlin dan para pejabat Rusia bertekad “menggunakan semua haknya” untuk posisi itu.

Amerika Serikat (AS) pada Kamis (30/3/2023) mendesak Rusia untuk “bertindak profesional” saat menjabat presidensi. AS juga beralasan tidak ada cara lain untuk memblokir Moskwa dari presidensi.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut, presidensi Rusia di DK PBB sebagai tamparan bagi komunitas internasional.

Dia mengatakan sudah waktunya untuk melakukan perbaikan terhadap institusi-institusi global, termasuk Dewan Keamanan PBB.

“Reformasi jelas dibutuhkan untuk mencegah negara teroris dan negara lainnya yang ingin menjadi teroris, agar tidak menghancurkan perdamaian,” kata Kuleba.

Realitanya, perang yang digelorakan Rusia sejak 400 hari lalu dilaporkan telah menewaskan ribuan orang, menghancurkan kota-kota Ukraina, dan membuat jutaan warga sipil melarikan diri.

Rusia kini bahkan masih terus berupaya mengambil alih sebagian negara Ukraina dan melanjutkan serangannya di timur.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Kecam Perluasan Permukiman Israel di Tanah Palestina

Sebelumnya, penasihat Zelensky, Andriy Yermak juga mengecam Iran yang dituduh Kyiv dan sekutunya memasok senjata ke Rusia.

Teheran membantah memberikan senjata ke Rusia.