Devisa Pakistan Kritis, Warga Didesak Kurangi Minum Teh untuk Meringankan Beban Ekonomi

ISLAMABAD, KOMPAS.com - Orang-orang di Pakistan diminta untuk mengurangi jumlah teh yang mereka minum, untuk menjaga perekonomian negara tetap bertahan.

“Menyeruput lebih sedikit cangkir sehari akan memotong tagihan impor Pakistan yang tinggi,” kata menteri senior Pakistan Ahsan Iqbal sebagaimana dilansir BBC pada Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Hilang 8 Tahun, Motor Pria Pakistan Ini Mendadak Kembali, Ternyata Selama Ini Dipakai Polisi

Cadangan mata uang asing negara yang rendah saat ini disebut hanya cukup untuk membiayai kurang dari dua bulan kebutuhan semua impor telah membuatnya sangat membutuhkan dana.

Pakistan adalah importir teh terbesar di dunia, dan membeli lebih dari 600 juta dollar AS (Rp 8,8 triliun) tahun lalu.

"Saya mengimbau kepada bangsa untuk mengurangi konsumsi teh satu hingga dua cangkir karena kami mengimpor teh dengan pinjaman," kata Iqbal, menurut media Pakistan.

Lebih lanjut dia menyarankan agar para pedagang bisa menutup kios pasarnya pada pukul 20.30 untuk menghemat listrik.

Permohonan itu datang karena cadangan mata uang asing Pakistan terus turun dengan cepat, dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk memotong biaya impor yang tinggi dan menyimpan dana di negara itu.

Permintaan untuk mengurangi minum teh telah menjadi viral di media sosial. 

Banyak yang meragukan masalah keuangan negara yang serius dapat diatasi dengan menghentikan minuman berkafein.

Baca juga: Kisah Tiga Bersaudara Bersatu Kembali, 75 Tahun setelah Pemisahan India-Pakistan

Cadangan devisa Pakistan turun dari sekitar 16 miliar dollar AS (Rp 235 triliun) pada Februari menjadi kurang dari 10 miliar dollar (Rp 147 triliun) pada minggu pertama Juni, hampir tidak cukup untuk menutupi biaya dua bulan dari semua impornya.

Bulan lalu pejabat di Karachi membatasi impor lusinan barang mewah yang tidak penting sebagai bagian dari upaya mereka untuk melindungi dana.

Krisis ekonomi Pakistan merupakan ujian besar bagi pemerintah Shehbaz Sharif, yang menggantikan Imran Khan sebagai perdana menteri Pakistan dalam pemungutan suara parlemen pada April.

Tak lama setelah dilantik, Sharif menuduh pemerintah Imran Khan salah mengelola ekonomi, dan mengatakan mengembalikannya ke jalurnya akan menjadi tantangan besar.

Pekan lalu kabinetnya meluncurkan anggaran baru senilai 47 miliar dollar AS (Rp 693 triliun) yang bertujuan untuk meyakinkan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memulai kembali program bailout senilai 6 miliar dollar AS (Rp 88 triliun) yang terhenti.

Kesepakatan IMF dinegosiasikan pada 2019 untuk meredakan krisis ekonomi Pakistan yang diciptakan oleh pasokan cadangan mata uang asing yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan selama bertahun-tahun.

Tetapi bantuan itu kemudian dihentikan setelah pemberi pinjaman mempertanyakan kondisi keuangan Pakistan.

Baca juga: Menlu Pakistan: Setiap Serangan terhadap China Sama Saja Menyerang Pakistan