Sri Lanka Pangkas Proyek Infrastruktur hingga Berbagai Pengeluaran untuk Dana Bansos

COLOMBO, KOMPAS.com - Perdana Menteri baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan akan memangkas proyek infrastruktur dan mengalihkan dananya ke program bantuan sosial selama dua tahun untuk negara kepulauan yang dilanda krisis ekonomi itu.

Wickremesinghe mengatakan dana akan tersedia untuk membantu kelompok yang paling rentan dari 22 juta orang di negara itu.

Baca juga: Sri Lanka Naikkan Harga BBM Capai Rekor Tertinggi

Tapi dia memperingatkan bahwa inflasi akan meningkat ketika pemerintah turun tangan untuk mengatasi krisis, dan bahwa mungkin ada lebih banyak protes di jalanan.

“Melihat hari-hari sulit ke depan, kemungkinan pasti ada protes. Wajar ketika orang menderita, mereka harus protes,” kata Wickremesinghe dalam sebuah wawancara di kantor perdana menteri era kolonial di Ibu Kota komersial Colombo sebagaimana dilansir Reuters pada Selasa (25/5/2022).

Meski begitu, perdana Menteri baru yang menjabat dua minggu lalu itu berharap kerusuhan tidak akan lepas kendali, dan itu tidak mengganggu stabilitas sistem politik.

"Dengan anggaran sementara, ini hanya tentang memotong pengeluaran, memotong ke tulang jika memungkinkan dan mentransfernya ke kesejahteraan."

Negara yang terletak di ujung selatan India itu terhuyung-huyung dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada 1948.

Krisis Sri Lanka terjadi karena kekurangan mata uang asing, yang membuatnya sangat membatasi impor kebutuhan pokok termasuk bahan bakar dan obat-obatan. Parahnya kondisi ini telah memicu protes berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Sri Lanka Masih Tanpa Menteri Keuangan, 4 Kandidat Menolak Ditunjuk

Sebagian besar kemarahan publik ditujukan pada Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan keluarganya, yang disalahkan oleh pengunjuk rasa karena salah menangani ekonomi.

Akar dari krisis saat ini juga terletak pada pandemi Covid-19, yang menghancurkan industri pariwisata negara yang menguntungkan, dan melemahkan pengiriman uang pekerja asing.

Pemerintahan Rajapaksa sebelumnya juga memberlakukan kebijakan populis dengan memberikan pemotongan pajak, yang akibatnya menguras pendapatan pemerintah.

"Kami tidak memiliki pendapatan rupee, dan sekarang kami harus mencetak (satu) triliun rupee lagi," kata Wickremesinghe, memperingatkan bahwa inflasi tahunan dapat meroket melewati 40 persen dalam beberapa bulan mendatang dan memberikan tekanan lebih lanjut pada rumah tangga Sri Lanka yang sudah bergulat dengan harga tinggi.

Inflasi mencatat rekor naik 33,8 persen dari tahun sebelumnya di bulan April, dibandingkan dengan 21,5 persen di bulan Maret, menurut data pemerintah yang dirilis pada Senin (23/5/2022).

Sebelumnya pada Selasa (24/5/2022), pemerintah mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar untuk membantu memperbaiki keuangan publik.

Para ekonom mengatakan kenaikan itu perlu tetapi akan memperburuk inflasi. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran bahwa mencetak uang akan menambah tekanan inflasi.

Baca juga: Sri Lanka Kekurangan Obat-obatan, Dokter: Hukuman Mati untuk Rakyat