KIP dan UNJ Gelar Forum Edukasi Nasional Dorong Keterbukaan Informasi Publik PTN

KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggandeng Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melakukan edukasi guna meningkatkan kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN).

Kegiatan digelar dalam bentuk Forum Edukasi Nasional dengan tajuk “Tingkat Awareness Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri” di Kampus A UNJ, Jakarta pada 28 Februari 2024.

Forum Edukasi Nasional Keterbukaan Informasi Publik menghadirkan Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha, dan para Komisioner KIP yakni Samrotunnajah Ismail, Rospita Vici Paulyn, dan Syawaludin. Turut hadir Emi Salpiati selaku perwakilan dari Kemendikbudristek.

Dalam kesempatan itu, Arya Shandiyudha menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk perhatian dari negara kepada masyarakat terhadap informasi.

"Jadi kami hadir di sini menginginkan adanya PTN sebagai badan publik yang informatif yang diujungnya nanti akan mendapatkan manfaat keterbukaan informasi," tegas Arya Shandiyudha.

Salah satu manfaat yang ingin dikejar, lanjut Arya, adalah terjadinya akselerasi kualitas riset dari keterbukaan informasi.

"Bayangkan kalau Ibu-Bapak nanti menemukan banyak sekali referensi yang hanya diambil dari referensi sekunder, begitu pula yang menjadi rujukan penelitian yang hanya mendapatkan data sekunder," ujarnya.

Arya menambahkan, "hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan degradasi kualitas penelitian. Kita juga mengharapkan PTN bukan hanya berpindah kualifikasi keterbukaan informasinya sebagai badan publik, tetapi secara kualitas riset juga kita mengalami peningkatan."

Arya mengungkapkan, merujuk data dari tahun ke tahun jumlah PTN yang informatif mengalami mengalami peningkatan dari 2020 sebanyak 9 PTN, tahun berikutnya 21 PTN, tahun 2022 sebanyak 25 dan tahun terakhir 34 PTN.

"Tetapi PTN yang tidak informatif juga makin banyak dari 31 pada tahun 2020 di tahun 2023 sebanyak 94 PTN," ujar Arya.

Baca juga: Uang Pangkal Jurusan Hukum di 4 PTN, Mulai Rp 11 Juta

Arya menegaskan, forum ini menjadi upaya saling menginspirasi, dan monitoring evaluasi atau pemeringkatan itu bukan untuk kontestasi. "Secara substansi keterbukaan informasi ini bisa dioptimalkan untuk kepentingan yang menjadi Tri Dharma perguruan tinggi," pungkasnya.

Keterbukaan Informasi Publik di PTN