Kemendikbud: Ini 2 Akar Masalah Ketimpangan Sekolah Negeri

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengaku ada dua akar masalah yang membuat ketimpangan sekolah negeri saat ini.

Pertama, terkait jumlah bangku sekolah negeri yang tidak mencukupi dibandingkan jumlah peminat peserta didik.

Baca juga: Kemendikbud: Sistem Zonasi Dihapus Tidak Selesaikan Masalah PPDB

"Kedua, terkait ketimpangan kualitas antar sekolah negeri yang tinggi sekali," kata Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo diberitakan Rabu (20/9/2023).

Jadi, kata dia, kedua masalah itu yang harus diperbaiki demi merata.

Maka dari itu, bukan sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 yang salah dalam hal ketimpangan sekolah negeri. 

"Zonasi itu bukan akar masalahnya. Masalah-masalah yang muncul di PPDB, seperti praktik penipuan, praktik pemalsuan Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya, itu bukan (karena) zonasi. Itu karena adanya ketimpangan kualitas antar sekolah," ucap pria yang akrab disapa Nino ini.

Dampak sistem zonasi PPDB dihilangkan

Dia mengaku, bila sistem zonasi dihilangkan, maka kelompok-kelompok masyarakat rentan bisa tersingkirkan.

"Kelompok-kelompok rentan itu bisa tidak mendapatkan akses pendidikan kalau tidak ada afirmasi dari kebijakan PPDB," tegas Nino.

Baca juga: 817 Koleksi di Museum Nasional Terdampak Kebakaran

Bahkan, menghapus sistem zonasi tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini ada di PPDB.

Bila itu terjadi, maka bisa menimbulkan masalah baru di ranah pendidikan Indonesia.

Dia mengakui, meski PPDB sistem zonasi tidak luput dari masalah, tapi ada regulasi dan sistem yang bisa diperbaiki.

Itu dengan tujuan agar pelaksanaan PPDB bisa semakin baik di masa mendatang.

Baca juga: Kemendikbud: Sumber Kebakaran Museum Nasional Bukan dari Dalam Gedung

"Lalu bisa mengurangi ekses-ekses masalah yang disebutkan tadi. Di sisi lain, kita harus pelan-pelan mengatasi akar masalahnya satu per satu, seperti ketersediaan bangku di sekolah negeri. Kedua, kesenjangan kualitas (antar sekolah negeri)," pungkas dia.