Guru Besar Unsri: PTN-BH Picu Kreativitas Universitas untuk Mandiri

KOMPAS.com - Ramainya kabar terkait biaya kuliah yang makin mahal pada beberapa perguruan menjadi diskursus tersendiri di dunia pendidikan.

Banyak kalangan berpendapat, berlakunya sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) membentuk tren komersialisasi di kampus-kampus.

Sistem PTN-BH dikatakan berdampak pada angka uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi. Seperti yang sempat ramai terjadi di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini yang menuai protes oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampusnya sendiri.

Baca juga: Rekrutmen CPNS Dibuka September 2023, Cek 10 Jurusan Banyak Dicari

Pasalnya, pada semester ganjil 2023 lalu, kampus ini memasang angka Rp20 juta per semester sebagai harga UKT maksimal untuk kelompok kelas tertinggi di Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan Program Sarjana.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji bahkan menilai skema UKT mesti ditinjau ulang.

Menurutnya, keleluasaan kampus menentukan besaran biaya kuliah akan memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, dan sebaliknya, memberatkan mahasiswa.

Pendapat berseberangan datang dari Guru Besar Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Alfitri.

Prof. Alfitri menilai, kewenangan yang diberikan bersama status PTN-BH merupakan tantangan bagi universitas.

Seiring dengan otonomi lebih besar dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan, status tersebut merupakan kesempatan kampus untuk membuktikan tanggung jawab.

"Misi PTN-BH pada dasarnya adalah kemandirian. Inilah yang menjadi pertarungan kampus yang sudah berstatus itu. Budaya universitas harus dibangun untuk bisa memperkuat kemandirian. Sehingga, sebenarnya UKT nantinya tidak perlu naik. Bahkan bisa ada subsidi seperti di kampus luar negeri. Sebenarnya, itulah yang dimaksud Pak Menteri," ucap dia dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Menurut pengajar yang kini menjabat Dekan FISIP Unsri tersebut, status PTN-BH justru dapat dijadikan pemicu kreativitas, agar universitas berstrategi dalam pendanaan operasional.

Misalnya dengan melakukan diversifikasi sumber pendanaan sehingga ketergantungan pada UKT bisa diminimalisasi.

"Dengan begitu, kampus dapat tetap memastikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan," ungkap dia.

Dalam proses transisinya menuju PTN-BH, UKT Unsri yang dibagi menjadi delapan kelompok level memang bisa dikatakan masih cukup terjangkau.

Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) misalnya, biayanya berkisar dari yang termurah (level I) Rp 500 ribu per semester, hingga harga maksimalnya (level VIII) Rp 8,6 juta per semester.