80 Orang Penerima Beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP Tak Terima Hak 9 Bulan

KOMPAS.com - Sebanyak 80 orang penerima beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP dari Kementerian Agama (Kemenag) tidak menerima haknya sebagai penerima beasiswa sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, semua penerima beasiswa ini mengadukan nasibnya ke Konsulat Jenderal (Konjen) Sydney.

Baca juga: Kisah Ale, Wisudawan ITB dengan IPK Tertinggi 3,98

Perwakilan Penerima Beasiswa Malik Riduan menyatakan, penerima beasiswa benar-benar dalam kondisi sulit selama dua tahun terakhir ini.

Pada tahun 2021, kata dia, agenda riset berantakan karena pandemi Covid-19 melanda.

"Untuk itu tahun ini kami terpaksa harus kuliah dengan cara part-time, kuliah sambal bekerja, karena pemerintah belum transfer biaya hidup, sementara biaya hidup dan akomodasi di Australia melangit karena krisis global," kata dia dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Jumat (28/10/2022).

Dia mengaku, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenag sebagai pemberi beasiswa belum menstransfer komponen-komponen beasiswa, seperti tunjangan hidup bulanan dan uang SPP (tuitition fee).

Selain itu, Kemenag juga belum mentransfer komponen beasiswa lainnya seperti bantuan biaya untuk melakukan riset, biaya keikutsertaan konferensi, biaya tunjangan keluarga dan tunjangan pembelian buku.

Dia menyebut, sebelumnya pihaknya telah berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pengelola dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag.

"Kemudian, Diktis Kemenag telah mengirimkan surat penjelasan kepada pihak kampus bahwa keterlambatan pembayaran SPP kepada universitas di Australia terjadi karena perubahan menejemen pengelola beasiswa," ucap pria yang saat ini jadi kandidat doktor dari School of Social Sciences, Western Sydney University.

Baca juga: 2 Sekolah Kedinasan Tidak Gunakan Syarat Tinggi Badan, Ini Dia

Kusuma Dewi yang saat ini belajar di Western Sydney Unievrsity menunjukkan sebuah dokumen yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pendis Kemenag, Ali Ramdhani.

Menurut Uma dokumen tersebut menjelaskan bahwa pengelola beasiswa akan segera membayar tuition fee "no later than 31 October 2022".

Koordinator awardee MORA 5000 Doktor-LPDP di Australia, Roko Patria Jati menyatakan, telah memulai komunikasi sejak Maret 2022 dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi mengenai kelanjutan beasiswa kepada Direktur Diktis Kemenag.

Lalu, komunikasi terus berlanjut, bahkan telah melakukan Zoom meeting dengan Kemenag dan LPDP beberapa kali.

"Namun demikian progress pencairan belum kunjung ada kabar menggembirakan, bahkan untuk tunjangan biaya hidup sama sekali belum ada transfer," tegas Roko.

Roko menjelaskan, dirinya juga sudah datang ke Konjen di Melbourne.

Tujuan datang ke perwakilan pemerintah Indonesia di Australia adalah untuk meminta Duta Besar Indonesia menyampaikan pesan mahasiswa kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Presiden Jokowi.

"Aksi ini dilakukan karena mereka merasa keterlambatan proses pencairan sudah tidak wajar, sementara komunikasi dengan para pihak sudah dilakukan puluhan kali, termasuk dengan Kemenag dan LPDP," ucap pria yang juga jadi kandidat doktor di Western Sydney University ini.

Baca juga: Ini Respons Mendikbud Ristek Soal Penghapusan PR Siswa SD dan SMP

Aksi serentah penerima beasiswa ini menuntut Kemenag dan Kemenkeu untuk segera membayar komitmennya dan memperpanjang masa studi setidaknya satu semester sebagai kompensasi setelah satu tahun kuliah part-time.