Riset SKSG UI: IKN Kurang Menarik Minat Pelaku Usaha

KOMPAS.com - Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) mengungkapkan hasil penelitian mereka yang menyebut IKN (Ibu Kota Nusantara) kurang menarik minat pelaku.

Hasil survei ini disampaikan dalam seminar "IKN, City of Future, What’s Next?" yang digelar secara hibrid di Kampus UI Selemba, Jakata (31/3/2022) sebagai rangkaian dies natalis ke-21 SKSG UI.

Selain dihadiri para praktisi, regulator, aktivis, pelaku usaha, Kadin dan perwakilan Kantor Staf Presiden, seminar juga dihadiri para Guru Besar UI bidang pengembangan perkotaan UI.

Berdasarkan hasil survei, IKN dinilai kurang menarik di mata pelaku usaha sehingga mereka menyatakan pesimis atas dampak pemindahan IKN terhadap peluang usaha dan investasi.

"Mundurnya para investor global IKN tersebut menjadi relevan berdasarkan temuan Tim Peneliti Kajian Pengembangan Perkotaan (KPP UI) di mana 75 persen pelaku usaha menyatakan pesimis dan hanya 25 persen yang masih optimis," tegas Suryadi Jaya Purnama, Juru Bicara Tim Peneliti UI.

Mayoritas menolak pindah usaha

Suryadi juga mengungkapkan, hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama pemerintah memindahkan Ibu kota yakni meningkatkan gerak ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan ke luar pulau Jawa.

Tim peneliti KPP UI bekerja dengan berbasis pengolahan data statistik deskriptif dan dipertajam dengan analisis SWOT pada rentang periode 14-23 Maret 2022, dengan profil responden 71,9 persen laki-laki dan 28,1 persen perempuan.

Dari responden itu, 17,5 persen mewakili usaha besar, 29,8 persen usaha menengah dan 52,6 persen usaha kecil, dengan 94,7 persen berlatar belakang pendidikan lulusan perguruan tinggi dan 5,3 persen lulusan SMA atau sederajat.

Baca juga: Pakar Unair: Urun Dana Rakyat untuk IKN Sangat Berat

Penelitian memotret persepsi pelaku usaha tentang dampak pemindahan IKN terhadap kota Jakarta dan IKN. Hasilnya ditemukan 73,2 persen responden tidak mendukung pemindahan IKN dan hanya 26,8 persen mendukung;

Mayoritas pelaku usaha atau 80,4 persen tidak setuju proyek pembangunan IKN dibebankan kepada APBN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, hanya 19,6 persen yang setuju.

Berikutnya, sebesar 81,2 persen pelaku usaha berpendapat negatif terhadap penerbitan Surat Utang Negara-SUN untuk membiayai pembangunan IKN, dan hanya 18,8 persen yang berpendapat positif.

Mayoritas mutlak sebesar 91,1 persen pelaku usaha menolak memindahkan usaha mereka ke IKN, dan hanya 8,9 persen yang akan melakukannya.

Masukan kalangan akademisi

Prof. Gunawan Tjahjono, Guru Besar Emiritius Kajian Pengembangan Perkotaan UI menyampaikan pentingnya asas kepastian bagi pelaku usaha termasuk ketika mengomentari adanya dua versi Master Plan IKN terbitan Kementrian PUPR dan Buku Saku IKN yang terbitkan Bappenas.

Sementara Sanny Iskandar, wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan masukan dan kajian kritis dari kalangan intelektual kampus UI seperti ini sangat bermanfaat.

Masukan akademisi juga dinilai perlu dilakukan secara lebih intens untuk dikolaborasikan bersama pemangku kepentingan IKN lainnya hingga asas kepastian yang menjadi kebutuhan pelaku usaha bisa terjawab.

“Seminar ini adalah mimbar akademik bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa KPP UI untuk berdialektika dalam ruang publik," ujar Joune Ganda, Ketua Panitia.

Baca juga: Diskusi IKA FH UNS Terkait Pemindahan IKN, Ini yang Dibahas

Dalam kesempatan sama, Bupati Minahasa Utara yang juga mahasiswa KPP UI menegaskan, dialektika konstruktif berorientasi solusi menjadi demonstrasi mahasiswa dalam koridor kajian ilmiah.

Selaku tuan rumah, Direktur SKSG UI Athor Subroto, menyampaikan bahwa SKSG UI senantiasa memfasilitasi proses-proses kreatif dan berpikir kritis untuk mewujudkan ilmu baru bersifat strategis dalam menghadapi tantangan global.