Pakar UGM: UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja

KOMPAS.com - Dibalik kontroversi pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020), Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan ada dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kemunculan UU Cipta Kerja, papar Hempri, sebenarnya memberikan dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat karena membuka ruang kemudahan investasi untuk masuk ke Indonesia sehingga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Hempri sependapat jika UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia.

Baca juga: Mendikbud Nadiem soal Pengganti UN 2021: Tidak Perlu Bimbel Khusus

Secara konseptual, katanya, adanya kemudahan usaha diharapkan mampu menarik investor dan membuka kesempatan kerja. Sebab, dalam beberapa kasus sering kali muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin berbelit belit.

Meski begitu, ia juga menyoroti sejumlah pasal UU Cipta Kerja yang memberi manfaat lebih besar kepada pengusaha dibanding para buruh.

“Jadi, ada dua sisi yang perlu kita cermati, dari aspek positif UU ini memang diharapkan mampu memberi kemudahan bagi investasi masuk ke Indonesia yang diharapkan memberikan kemudahan bagi penciptaan lapangan kerja. Namun, jika dicermati lebih mendalam UU ini akan lebih cenderung memberi manfaat lebih pada pengusaha dibanding buruh,” kata Hempri seperti dilansir dari laman UGM, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Pengesahan UU Cipta Kerja Kejutkan Ratusan Akademisi

Investasi harus menyejahterakan bukan meminggirkan rakyat

Namun demikian, Hempri menilai kemunculan UU ini di tengah masa pandemi global sangat kurang pas, apalagi di tengah ekonomi dunia yang baru mengalami penurunan.

“Menurut saya kurang pas mengingat kondisi perusahaan dan ekonomi dunia yang menurun,” katanya.

Sehingga memunculkan banyaknya penolakan dari para buruh dari berbagai kalangan.

“Seharusnya perlu sedikit ditunda sambil memperbaiki beberapa pasal yang menjadi keluhan masyarakat,” usulnya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Penyederhanaan Kurikulum Tidak Dilakukan sampai 2022

Ia berpendapat, selain membuka kemudahan investasi untuk masuk ke tanah air, pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat.

“Salah satu kebijakan ekonomi yang perlu diambil adalah mendorong peningkatan perputaran ekonomi di daerah misalnya dengan gerakan bela beli produk lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia sempat menyinggung apabila UU ini tetap diterapkan, Hempri menyampaikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara harus sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 yaitu investasi yang masuk mampu menyejahterakan bukan yang meminggirkan rakyat.