Dampak Infodemik, Cakupan Imunisasi Dasar Tidak Optimal

KOMPAS.com - Cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia menurun selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masih banyak provinsi yang belum memenuhi target imunisasi sebesar 90 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, salah satu penyebab belum optimalnya cakupan imunisasi yakni penyebaran infodemik.

Infodemik merujuk pada fenomena menyebarnya informasi dengan sangat cepat melalui berbagai sumber yang belum tentu benar.

Pada 2 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan bahaya infodemik.

Menurut WHO, masifnya infodemik membuat orang semakin kesulitan memercayai informasi yang diterima.

"Tentunya infodemik dan hoaks ini memang sangat memengaruhi persepsi risiko yang muncul pada masyarakat," ujar Nadia, dalam webinar bertajuk "Pelajaran dari Pandemi: Kesehatan Rumit Gara-gara Infodemik", yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Kasus Campak di Papua Tengah Melonjak, Kemenkes Bakal Tingkatkan Imunisasi

Setidaknya ada 9 sampai 10 vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib diberikan kepada balita dan anak-anak.

Imunisasi dasar bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit, seperti TBC, BCG, hepatitis, campak, rubella, polio, tetanus, dan sebagainya.

Anak-anak akan memiliki risiko terjangkit penyakit menular yang tinggi apabila tidak mendapat imunisasi.

Sebelum pandemi, cakupan imunisasi dasar lengkap dapat mencapai 95 persen. Kemudian pada 2022, Kemenkes menetapkan target cakupan imunisasi 90 persen di tiap provinsi.

Kendati demikian, menurut data yang dipaparkan Nadia, terdapat 10 provinsi yang cakupan imunisasinya masih di bawah target.

Provinsi Aceh menjadi daerah dengan cakupan imunisasi terendah yakni 48,10 persen, disusul Papua sebesar 57,41 persen.

Selanjutnya Sumatera Barat 72,21 persen, Nusa Tenggara Timur 78,51 persen, Papua Barat 81,51 persen, dan Maluku 83,68 persen.

Kemudian Kalimantan Barat 83,98 persen, Riau 86,66 persen, Sulawesi Tenggara 87,12 persen, dan Sulawesi Barat 89,43 persen.