Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.
KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tentang ibu-ibu yang suka pengajian tapi lalai mengurus anak, ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah pihak, terutama kelompok Islam, mengkritik pernyataan Megawati itu.
Setelah pernyataan Megawati itu ramai di media sosial, muncul sebuah unggahan yang mengeklaim bahwa dua organisasi Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyerukan untuk tidak memilih PDI-P dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Narasi yang menyebut bahwa NU dan Muhammadiyah menyerukan untuk tidak memilih PDI-P di Pemilu 2024 muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.
Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 7 menit 21 detik pada 27 Februari 2023 dengan judul:
Muhammadiyah & Nu Bersatu !! Serukan Tidak Pilih Pdip Di 2024.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Cek Fakta Kompas.com dalam video tersebut tidak ditemukan informasi bahwa NU dan Muhammadiyah menyerukan untuk tidak memilih PDI-P di Pemilu 2024.
Faktanya, narator dalam video membacakan artikel di laman Suara.com ini, berjudul “Buntut Pidato Usik Ibu-Ibu Pengajian, Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan”.
Artikel tersebut informasi tentang dilaporkannya Megawati ke Komnas Perempuan oleh koalisi pegiat HAM Yogyakarta.
Megawati dilaporkan karena pernyataan mengenai ibu-ibu yang mengikuti pengajian, namun lalai mengurus anak mereka.
Di samping itu, narator juga membacakan artikel di laman Tempo.co ini berjudul “Hasto PDIP Sebut Pidato Megawati soal Ibu-ibu Pengajian Harus Dilihat Menyeluruh”.
Artikel tersebut memuat tanggapan dari Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto setelah Megawati dilaporkan oleh koalisi pegiat HAM Yogyakarta ke Komnas Perempuan.
Hasto menjelaskan, pidato yang disampaikan Mega itu mesti dilihat secara menyeluruh. Sebab, menurut dia, pidato Megawati tersebut basisnya adalah masalah keluarga, bukan pengajian.
Sebelumnya, baik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan bahwa tidak akan terlibat politik praktis.