Kenapa Korea Utara Tolak Bantuan Vaksin hingga 2 Juta Orang Diduga Covid-19?

KOMPAS.com - Korea Utara (Korut) masih bergulat dengan penanganan Covid-19 hingga diduga hampir 2 juta penduduk terinfeksi.

Namun negara tersebut belum menjalankan program vaksinasi Covid-19 dan tidak memiliki standar medis untuk infeksi virus SARS-CoV-2.

Kasus Covid-19 di Korea Utara terus melonjak. Data dari Worldometer menunjukkan bahwa kasus positif Covid-19 di Korea Utara tembus 1,7 juta kasus hingga Rabu (18/5/2022) pukul 08:55 GMT.

Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien yang sembuh dilaporkan mencapai 1 juta orang. Sementara yang meninggal tercatat 62 orang.

Ambil pasokan medis di China

Korea Utara mengirim tiga pesawat kargo terbesarnya ke China untuk mengambil pasokan medis guna menangani penyebaran wabah Covid-19, kata laporan media lokal.

Laporan media pemerintah tidak merinci berapa banyak kasus dan kematian yang dites positif Covid, tetapi para ahli mengatakan bahwa sistem kesehatan Korut yang rapuh akan kesulitan menguji dan mendiagnosis pada skala ini.

Korea Selatan menawarkan bantuan untuk mengatasi kasus corona Korea Utara, tetapi Pyongyang belum menanggapinya.

Sementara itu, China--satu-satunya negara perekonomian utama yang masih mempertahankan kebijakan nol Covid--juga menawarkan bantuan ke Korea Utara.

Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari kedua pihak, tampaknya Korea Utara menerimanya. Ini terlihat dari pengiriman tiga pesawat kargo Air Koryo ke Shenyang untuk mengambil pasokan medis, lapor kantor berita Korea Selatan Yonhap minggu ini.

Pesawat-pesawat itu adalah pesawat kargo angkut IL-76 buatan Soviet yang mampu membawa 50 ton barang, beberapa dari pesawat terbesar yang dimiliki Korea Utara, kata laporan itu.

Informasi terbaru, pemerintah Korea Utara dilaporkan masih menolak bantuan medis dari negara-negara lain.

Lantas, kenapa Korut masih bersikeras tolak vaksin Covid-19 dari negara lain?

Alasan Korea Utara tolak bantuan vaksin

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/7/2021), Pemerintah Korea Utara tampak tak ingin menerima vaksin dari negara lain hingga memilih lockdown ketat selama 17 bulan.

Negosiasi antara Korea Utara dan Aliansi Vaksin Global (Gavi) telah terhenti selama berbulan-bulan.

Korea Utara hanya menyelesaikan dua dari tujuh langkah administratif yang diperlukan, menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

“Jika DPRK (singkatan resmi Korea Utara) cepat menangani dokumen-dokumennya, mereka akan mendapatkan sejumlah vaksin,” kata seorang sumber kepada VOA.

Gavi mengumumkan pada Maret bahwa mereka berencana mendistribusikan 1,7 juta dosis vaksin AstraZeneca ke Korea Utara pada Mei.

Kendati demikian, pengiriman bantuan vaksin tersebut mengalami beberapa hambatan, termasuk kekhawatiran Korea Utara tentang keamanan dan kemanjuran vaksin AstraZeneca.

Selain itu, Pyongyang juga enggan menandatangani dokumen jika terjadi efek samping dan tidak mengizinkan pekerja internasional yang memfasilitasi pengiriman masuk ke negara itu.

Di sisi lain, pasokan global yang minim juga menjadi penyebab tersendatnya pengiriman vaksin ke Korea Utara.

India, produsen utama vaksin AstraZeneca, awal tahun ini menangguhkan ekspor vaksin di tengah ledakan kasus Covid-19.

Pada Mei, Korea Utara justru menuduh negara-negara lain egois karena menimbun pasokan vaksin sehingga menciptakan kemacetan dalam produksi global.

Pemerintah negara ini justru menganjurkan agar menangani infeksi "demam" ini engan pengobatan tradisional, diantaranya:

1. Minuman teh hangat
2. Kumur air garam
3. Obat penghilang rasa dan antibiotik

(Sumber: Kompas.com Penulis BBC News Indonesia, Danur Lambang Pristiandaru, Aditya Jaya Iswara, Alinda Hardiantoro| Editor Irawan Sapto Adhi, Danur Lambang Pristiandaru, Aditya Jaya Iswara, Rizal Setyo Nugroho)