Alasan Elite Politik Ingin Tunda Pemilu, Muhaimin Sebut Aspirasi 60 Juta Akun Medsos dan Airlangga dari Petani Riau

Alasan pertama disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut bahwa penundaan Pemilu 2024 berdasarkan aspirasi dari warganet.

Muhaimin mengeklaim bahwa dari 100 juta akun media sosial, sebanyak 60 persen atau 60 juta di antaranya mendukung pemilu 2024 ditunda. Sementara sisanya, 40 persen menolak.

Data tersebut, kata Muhaimin, berdasarkan hasil analaisis big data perbincangan di media sosial.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambulan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dilansir Kompas.om, Sabtu (26/2/2022).

Alasan penundaan pemilu karena aspirasi rakyat disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga mengklaim bahwa usulan penundaan pemilu itu berdasarkan aspirasi dari para petani di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 karena ekonomi belum stabil sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sementaa anggaran pemilu membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Januari lalu pernah mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang.

Ia mengeklaim bahwa usulan itu merupakan aspirasi pengusaha. Bahlil mengatakan perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan pemilu ditunda.

Partai yang menolak

Sementara itu, enam parpol lain menolak Pemilu 2024 ditunda. Partai yang menolak itu memilik kursi di MPR/DPR, antara lain PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan. Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera. "Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Sementara, Partai Gerindra menolak wacana tersebut lantaran mengaku menaati konstitusi. "Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/3/2022).

Sejalan dengan Gerindra, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya memegang teguh penyelenggaraan negara yang merujuk UUD 1945.

Paloh menuturkan, Partai Nasdem tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi sehingga menolak wacana penundaan pemilu.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka Nasdem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh dalam siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai wacana memundurkan pemilu merupakan pemikiran yang tak logis.

Menurut AHY, wacana tersebut melanggar konstitusi. Seharusnya, seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga daerah patuh dengan masa jabatan yang telah ditentukan.

"Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis," kata AHY, Sabtu (26/2/2022).

Publik menolak

Sementara itu, berdasarkn survei sejumlah lembaga, mayoritas publik menolak wacana penunadan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak wacana penundaan pemilu, bak dengan alasan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

Sebanyak 70,7 persen responden menyatakan Presiden Joko Widodo harus meletakkan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.

Hanya 20,3 persen responden yang ingin masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027. Sedangkan 9 responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Hasil survei yang sama disampaikan Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022. Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 60 persen responden ingin pemilu tetap digelar tahun 2024.

Charta Politika berdasarkan hasil survei pada 20 Desember 2021 juga menunjukkan bahwa 81,7 persen responden setuju pemiludigelar pada tahun 2024. Yang menolak hanya 17,3 persen. (Penulis | Editor: Fitria Chusna Farisa)