Bukan untuk Proyek Kereta Cepat dan Ibu Kota, JHT Dikelola Seperti Ini

Bantahan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenajakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi dan Pejabat Pengganti Sementara (Pps) deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji.

"Tidak benar. Lebih pastinya bisa dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Anwar kepada Kompas.com, Sabtu (19/2/2022) siang.

PPs Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Senoaji menjelaskan, dana JHT dikelola melalui instrumen investasi, yakni:

• Deposito 14,71 persen;

• Surat utang 64,70 persen;

• Saham 12,81 persen;

• Reksadana 7,17 persen, dan;

• Investasi langsung 0,61 persen

(data unudited per 31 Desember 2021).

Dengan demikian, Dian membantah JHT dipakai untuk membiayai kereta cepat dan ibu kota baru.

"Pengelolaan investasi highly regulated, hanya boleh ke instrumen seperti di atas," kata Dian.

Menurut Dian, pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, antara lain:

• UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;

• PP Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang pengelolaan Aset Jamsostek;

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara;

• POJK Nomor 36/POJK.05/2016 dan POJK Nomor 56/POJK.05/2017

Sebelumnya, beredar kabar di media sosial bahwa dana JHT dipakai untuk mendanai proyek kereta cepat dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Hal itu disebut menjadi alasan dana JHT hanya bisa dicairkan ketika peserta sudah memasuki usia 56 tahun.

"Mau tahu kenapa pemerintah membuat peraturan uang JHT baru bisa diambil saat umur 56 thn? Karena uang nya saat ini dipakai pemerintah untuk proyek kereta cepat dan Mega proyek Ibu Kota Baru. Logis gak?" tulis pemilik akun. (Penulis: Dandy Bayu Bramasta | Sari Hardiyanto)