Potret Kelas Menengah di Tanah Air: Serba Terimpit, Wajib Bayar Pajak, tapi Minim Bantuan

"Persoalan middle class ini memang sesuatu yang perlu terus kita kalibrasi kebijakan-kebijakannya," ujarnya dalam acara seminar nasional "Outlook Perekonomian Indonesia 2024", dikutip dari Kompas.id, Rabu (28/2/2024).

Sejauh ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah masih fokus menangani kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang tergolong dalam 20 persen terbawah dari populasi.

Sementara untuk kelas menengah, belum ada fokus kebijakan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia mengatakan, hal itu karena jangkauan kelas menengah yang cukup besar dan dinamis dibandingkan dengan kelompok miskin.

Oleh karenanya, pemerintah saat ini hanya bisa memastikan akses layanan publik berkualitas dan mampu dijangkau kelas menengah, seperti infrastruktur, transportasi publik, akses pendidikan dan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan internet terjangkau.

”Itu hal-hal yang jadi kebutuhan middle class. Mereka butuh itu, tetapi tidak punya daya beli yang cukup besar, maka pemerintah harus menyediakan, tetapi dengan harga terjangkau dan kualitas baik," katanya.