Salah satu pemicu fenomena sulit naik kelas adalah upah minimum yang terlalu rendah, serta tidak sebanding dengan kenaikan harga bahan dan barang.
Misalnya, inflasi bahan makanan yang angkanya mencapai 8,5 persen, sedangkan upah minimum hanya naik sekitar 3 persen.
Hal tersebut tak jarang membuat kelompok kelas menengah jatuh ke jurang pinjaman online (pinjol), yang akhirnya turut menjadi salah satu penyebab kesulitan naik kelas.
Kelas menengah juga harus bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup.
Ditambah, lanjutnya, struktur ekonomi Indonesia yang terlalu bergantung pada ekstraktif dan komoditas kian membuat penguasaan kekayaan terpusat.
"Mereka yang menguasai sumber daya alam, jadi yang kaya makin kaya. Terutama di saat era booming harga minyak, booming batu bara dan sawit," ujar Bhima.
Sementara kelas menengah tentu tidak mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan, meskipun ada limpahan harga komoditas global yang naik.
Baca juga: Ramai soal WNA yang Terkejut Tahu Gaji di Indonesia Hanya Rp 4,5 Juta, Kemenaker Buka Suara
Menilik kondisi yang ada saat ini, Bhima menyampaikan, kelas menengah harus banyak mendapat uluran tangan dari pemerintah.
Bantuan pemerintah bisa dengan cara intervensi untuk menurunkan tingkat suku bunga yang memberatkan.
Selain itu, tekanan untuk mengendalikan harga tanah perlu dilakukan, sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan.
"Ketiga, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk konteks dalam hal ini adalah beras, karena mereka sensitif sekali terhadap naik turunnya harga beras," ucap Bhima.
Perluasan lapangan pekerjaan di sektor formal, seperti industrialisasi pun akan membantu karena warga kelas menengah lebih memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial.
"Terakhir, tentu memperbaiki sistem BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi kelas menengah ini tidak perlu mengeluarkan biaya kesehatan yang terlalu mahal tapi mendapatkan fasilitas yang lebih baik," kata Bhima.
Baca juga: Mengapa Orang Miskin Hidupnya Tak Berubah meski Punya Pekerjaan?
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, kebijakan pemerintah saat ini memang belum optimal untuk melindungi warga kelas menengah.