Beredar Info Kurikulum Nasional Akan Gantikan Kurikulum Merdeka mulai Maret 2024, Ini Penjelasan Kemendikbud Ristek

KOMPAS.com - Informasi yang menyebut Kurikulum Nasional akan menggantikan Kurikulum Merdeka pada Maret 2024 beredar di media sosial.

Informasi pergantian kurikulum ini salah satunya diunggah di media sosial X (dulu Twitter) oleh akun @tanyarlfes, Selasa (28/2/2024) malam.

Tampak dalam unggahan, sebuah foto yang menerangkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan meluncurkan Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka pada bulan depan.

Kegiatan peluncuran tersebut tertulis sebagai salah satu program prioritas Kemendikbud Ristek pada 2024.

"Ini serius kurikulum merdeka mau di ganti lagi?? apalah dunia ini," tulis pengunggah.

Hingga Rabu (28/2/2024) petang, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 1,7 juta kali, disukai 25.000 pengguna, dan diunggah ulang oleh lebih dari 6.100 warganet.

Lantas, benarkah Kemendikbud Ristek akan mengganti Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Nasional?

Baca juga: Mengenal Karakteristik Kurikulum Merdeka, 3 Poin Kunci untuk Transformasi

Kurikulum Nasional bukan pengganti Kurikulum Merdeka

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo membantah informasi yang menyebut Kurikulum Nasional menggantikan Kurikulum Merdeka mulai Maret 2024.

"Informasi bahwa Kurikulum Nasional akan menggantikan Kurikulum Merdeka adalah informasi yang tidak benar," tegasnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Saat ini, menurut Anindito, Kemendikbud Ristek sedang merumuskan kebijakan tentang penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan, penerapan, dan kajian untuk mengevaluasi Kurikulum Merdeka secara bertahap sejak 2020.

Dengan demikian, bukan mengganti, istilah yang benar adalah menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional.

"Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang," tutur Anindito.

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Pembelajaran kurikulum merdeka belajar di SDN 005 Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kaltara. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka sejak 2017

Anindito melanjutkan, setelah melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013, Kemendikbud Ristek mulai menyusun prototipe Kurikulum Merdeka pada 2020.

Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

"Pada 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," ungkapnya.

Melalui proses yang panjang itu, Anindito mencatat saat ini sekitar 80 persen satuan pendidikan formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu 2-3 tahun untuk menyiapkan diri," imbuhnya.

Baca juga: Jadi Faktor Stres Guru, Ini Perubahan Kurikulum dari Masa ke Masa di Indonesia

Jadi kurikulum nasional mulai Maret 2024

Kemendikbud Ristek segera meluncurkan pengesahan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional.

Pengembang Ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Taufiq Damardjati, mengatakan, peluncuran itu ditargetkan diadakan pada Maret 2024.

"Bulan Maret ini insya Allah (diluncurkan)" kata Taufiq kepada Kompas.com di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Taufiq menyampaikan, awalnya peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari 2024.

Namun, karena Kemendikbud Ristek masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, peluncuran pun ditunda menjadi Maret.

"Tapi, karena kami berusaha mendapatkan banyak masukkan dari masyarakat mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, jadi agak molor sedikit," ujarnya.

Selain itu, lanjut Taufiq, pihaknya juga memerlukan waktu lebih banyak karena harus meminta persetujuan dari presiden terlebih dahulu.

"Kami kan juga dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini membutuhkan persetujuan dari presiden," ungkapnya.