IKN di Mata PKB, Dulu Potong Tumpeng agar Rampung 2024, Kini Sebut Pembangunannya Tidak Etis

KOMPAS.com - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu narasi penting yang diusung oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Diketahui, proyek IKN Nusantara ini dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua dan membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun.

Tak heran, mega proyek ini pun menuai pro dan kontra di antara sejumlah pihak.

Salah pihak yang menyoti pembangunan IKN Nusantara adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ada perbedaan sikap dari partai itu dulu dan sekarang.

PKB dulu berharap IKN rampung 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya menyatakan sikapnya mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Bahkan, PKB sempat melakukan selamatan dan memotong 24 tumpeng di titik nol IKN Nusantara pada 20 April 2022.

Menurut Muhaimin, pemotongan tumpeng ini sebagai bentuk harapan agar pembangunan IKN bisa segera terwujud.

"Tujuan yang pertama agar bangsa Indonesia segera makmur sejahtera. Tujuan yang kedua, kita memohon kepada Allah agar IKN bisa segera dilaksanakan dan terwujud dibangun ibu kota Nusantara ini," kata Muhaimin, dikutip dari Kompas.com (21/4/2023).

Baca juga: Alasan Investor Asing Tak Kunjung Berinvestasi di IKN

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, 24 tumpeng itu bermakna pengerjaan IKN selama 24 jam sehari dan diharapkan dapat selesai pada 2024.

"Kita ingin tahun 2024 kita akan menyongsong presiden baru indonesia, pemimpin baru Indonesia. Jadi 24 jam kita bekerja, tahun 2024 kita pindah di ibu kota baru, dan tahun 2024 kita punya pemimpin baru," ujarnya.

Jazil menuturkan, pembangunan IKN bukanlah perkara mudah, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak.

Ia bahkan menyebut Indonesia akan malu jika pemindahan ibu kota tidak berhasil.

Baca juga: Bukan Kampus, Stanford University Akan Bangun Pusat Riset di IKN

Kini sebut pembangunan IKN Tak etis

Namun, sikap PKB terhadap proyek pembangunan IKN itu kini berubah 180 derajat usai Muhaimin menjadi cawapres Anies Baswedan.

Jazil mengatakan, pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tampak kurang pantas di tengah kondisi masyarakat yang masih miskin.

Menurutnya, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan.