Potong Gaji dan Pemberhentian, Ini Jenis Pelanggaran ASN Tidak Netral Jelang Pemilu 2024

KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 pada September 2022.

Tujuan adanya SKB tersebut adalah untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemihan umum (pemilu) 2024.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kamis (22/09/2022).

Secara garis besar, SKB tersebut mengatur bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN yang tidak netral dinilai tidak profesional dan menjadi sasaran pemerintah di tingkat lokal maupun nasional.

Jenis pelanggaran ASN tidak netral

Mengacu pada SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, jenis pelanggaran ASN dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik dan pelanggraran disiplin.

Masing-masing pelanggaran memiliki saksi yang berbeda. Berikut jenis pelanggaran ASN dan sanksinya:

Jenis pelanggaran kode etik

1. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

2. Sosialisasi/kampanye media sosial online bakal calon

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

3. Menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

4. Membuat posting, komentar, membagikan, menyukai, bergabung/follo dalam grup/akun pemenangan bakal calon

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

Baca juga: 10 Pose Foto ASN yang Dilarang Jelang Pemilu 2024, Apa Saja?

5. Mengunggah ke media sosial yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

6. Ikut serta dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

7. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon

• Hukuman: sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 PP 42/2004.

Baca juga: Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No 20 2023