Apa Itu Redenominasi? Kenali Tujuan dan Risikonya!

Tujuan redemonimasi

Mengacu pada Peraturan Menteri yang diterbitkan, urgensi redenominasi adalah untuk menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa.

Menurut Permana dalam riset berjudul Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia (2015), rupiah saat ini merupakan pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam.

Di Asia Tenggara, pecahan Rp 100.000 saat ini merupakan pecahan uang terbesar kedua setelah Dong Vietnam dengan denominasi 500.000.

Di sisi lain, redenominasi juga bertujuan untuk menyetarakan perekonomian Indonesia dengan negara-negara lain, terutama di tingkat regional.

Baca juga: [HOAKS] Redenominasi Uang Kertas Rp 100 Bergambar Presiden Jokowi

Bayang-bayang risiko redenominasi

Dilansir dari Harian Kompas, redenominasi pernah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada 1065.

Keputusan itu diambil karena tingginya beban pembiayaan proyek politik dan dalam rangka mempersiapkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Irian Barat (saat ini Papua).

Melalui Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965, rupiah disederhanakan dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Namun, redenominasi pada 1965 tidak berjalan mulus karena diterapkan ketika Indonesia tengah menghadapi hiperinflasi.

Baca juga: Profil ITDC, BUMN yang Menanggung Utang Rp 4,6 Triliun dari Pengelolaan Mandalika

Kebijakan yang justru jadi beban pemerintah

PEXELS/ AHSANJAYA Ilustrasi

Kebijakan itu justru meningkatkan beban pemerintah, jumlah uang beredar, dan inflasi.

Bahkan, redenominasi harus berakhir dengan krisis ekonomi pada 1966.

Keberhasilan redenominasi memang ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya kondisi ekonomi.

Redenominasi efektif diterapkan ketika kondisi ekonomi stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat.

Baca juga: Ramai soal Uang Rp 10.000 Dicorat-coret Open BO, Apa Kata BI?

Di sisi lain, redenominasi juga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena bisa menimbulkan bias psikologis yang disebut ilusi uang.

Ilusi uang terjadi ketika seseorang menganggap harga barang menjadi lebih murah karena kehilangan angka nol dari sebelumnya.

Selain itu, harga juga menjadi terasa lebih ringan ketika terjadi kenaikan, padahal kenaikan harga tersebut sebenarnya tinggi.

Risiko tersebut dapat diantisipasi dengan adanya sosialisasi dan edukasi masif ke masyarakat serta persiapan regulasi yang matang.

Baca juga: 5 PTN yang Tidak Pungut Uang Pangkal, Mana Saja?