Saat AI "Berkembang Menakutkan", Apa yang Harus Dilakukan Negara?

AI untuk Peradaban Manusia

AI harus dirancang dan diabdikan untuk kepentingan dan memajukan peradaban manusia. Kita tidak mungkin membiarkan AI berkembang tak terkendali, karena kita tidak tahu tujuan dan target akhirnya.

Karena itu, saat ini perlu pemikiran ulang konsep atau rekonstruksi konsep AI, seperti perencanaan, pembelajaran, penguatan, dan pembelajaran yang diawasi. Dengan rekonstruksi pemikiran dan konteks pengembangan ini maka bisa diprediksi bagaimana prilaku dan arah platform digital itu berfungsi dan bekerja.

Pelepasan AI yang tidak aman ke publik, tentu akan sangat berbahaya, apalagi jika sistem operasi internalnya tidak bisa diprediksi atau dipahami oleh pengembangnya sendiri.

Penggunaan AI bisa berpotensi menimbulkan tantangan dan risiko jika tidak diatur dengan baik. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama yang berulang dan berbasis pada aturan, seperti di sektor manufaktur dan jasa.

Baca juga: Apa Itu Artificial Intelligence? Definisi, Jenis-jenis, dan Contoh Penerapannya

Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan meningkatkan dampak sosial dan ekonomi. Mengandalkan AI untuk pengambilan putusan tanpa komparasi realitas, juga berpotensi bias.

AI hanya berbasiskan data yang digunakan sebagai sumber analitiknya. Jika data yang digunakan bias atau tidak mewakili keragaman populasi, AI dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang tidak akurat bahkan tidak adil.

AI, jika digunakan tanpa regulasi yang benar, berpotensi melanggar perlindungan data pribadi. Proses mengumpulkan dan menganalisis data pribadi, termasuk pengenal wajah, pengolah data online, termasuk iklan bertarget tanpa izin subyek data pribadi adalah contohnya.

Korporasi harus segera mengantisipasi mengingat Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peran Negara

Untuk mencegah dan mengatasi risiko terkait penggunaan AI, peran negara dan masyarakat sangat penting. Berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan.

Pertama, negara perlu membuat undang-undang dan regulasi terkait AI. Pemerintah juga perlu mengatur penggunaan AI dan mengembangkan kebijakan yang dapat meminimalkan risikonya. Hukum yang dibuat juga penting mengatur soal akuntabilitas dan transpransi pemanfaatan AI.

Pada prinsipnya big tech, korporasi pengembang AI dan start up, harus dapat memastikan bahwa AI yang diciptakannya dapat diprediksi, dikendalikan, dan tidak menimbulkan risiko dan tragedi kemanusiaan. Hal ini perlu dipastikan sebelum melepasnya ke publik.

Kerangka hukum internasional terkait hal itu juga menjadi penting, mengingat sifat cross border platform digital. Hal ini sejalan dengan analogi energi nuklir, yang perlu diatur dengan cermat dalam instrumen hukum internasional.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat penerapan standardisasi AI, sebelum pengembangnya mengimplementasikan teknologi ini ke dalam sistem yang digunakan untuk publik. Jika selama ini hal tersebut lebih fokus kepada perangkat keras, dan level domestik, maka saat ini aplikasi, platform digital, dan pemanfaatan AI yang bersifat cross border perlu dijangkau.

Standardisasi AI akan membantu memastikan bahwa algoritma dan model yang digunakan adalah konsisten, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Standar yang jelas dan terukur dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam implementasi AI. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi tersebut.

Idealnya, uji coba dan pengujian yang dilakukan akan memastikan bahwa algoritma dan model AI dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat diandalkan untuk hasil yang akurat dan konsisten. Mekanisme ini dapat membantu mengurangi risiko kegagalan sistem AI dan meningkatkan kepercayaan pengguna pada teknologi tersebut.