Momen Anggota DPR Sebut KRL Hanya Semrawut Saat Lebaran dan Tahun Baru...

KOMPAS.com - Media sosial diramaikan dengan video anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanty.

Dalam video itu, Evita terlihat sedang menyampaikan pandangannya terkait rencana impor gerbong kereta bekas dari Jepang.

Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan PT KAI, PT KCI, dan PT INKA pada Senin (27/3/2023).

Banyak warganet menilai, Evita tidak bisa membedakan antara kereta api listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh.

"Mending coba naik tu kereta yang ada dari rumah dinas ke kompleks DPR deh, biar bisa bedain mana KRL Commuter mana KAJJ," tulis akun ini.

Dalam video tersebut, Evita mempertanyakan urgensi dari rencana impor gerbong kereta oleh PT KAI.

Baca juga: Alasan Impor KRL Bekas, Bos KAI: Harga Jauh Lebih Murah dari yang Baru

Pasalnya, ia menyebut waktu-waktu yang biasanya terjadi kekacauan penumpang kereta api sudah berlalu, seperti tahun baru dan lebaran.

"Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang apakah kita chaos?" kata Evita, seperti dikutip dari tayangan di YouTube TVR Parlemen, Senin.

"Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru, kita biasanya chaos itu kan di Lebaran, ini kan sudah lewat semua ke-chaos-an kita. Apakah ini suatu urgensi kalau kita tidak impor chaos? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya," sambungnya.

Evita sebelumnya juga mempertanyakan PT KAI yang menjadikan Covid-19 sebagai salah satu alasan di balik rencana impor ini.

Menurutnya, impor gerbong bekas ini bukan hal bagus bagi PT KAI.

Bahkan, kerapnya impor gerbong kereta ini juga sempot disorot oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2013 dan kemudian mengeluarkan larangan.

Baca juga: MRT Hadirkan Lagi Kereta Khusus Perempuan, Hanya Berlaku Saat Jam Sibuk

"Jadi sudah lama, karena seringnya impor, Menteri BUMN 2013 itu sudah melarang, mengeluarkan moratoriun untuk impor kereta bekas," jelas dia.

"Jadi kalau alasan bapak saat ini karena Covid-19, saya tidak bisa terima," lanjutnya.

Karena itu, Evita pun menyoroti kegagalan perencanaan dari PT KAI.

Ia menuturkan, impor gerbong kereta ini tidak akan terjadi apabila pihak PT KAI melakukan perencanaan dengan baik dan benar.

"Bapak kan seharusnya sudah tahu, berapa jumlah kereta yang bapak miliki, berapa yang sudah tua yang sudah tidak bisa dipakai lagi, berapa jumlah kenaikan penumpang," ujarnya.

"Ini kan bukan data yang harus tiba-tiba. Bapak sudah miliki dan harusnya sudah menjadi tolak ukur untuk membuat perencanaan," tambahnya.

Untuk itu, Evita setuju adanya audit yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk menentukan kebutuhan kereta api selama beberapa tahun ke depan.