Ramai soal Hajatan di Jalan Umum, Bagaimana Aturannya?

KOMPAS.com - Sebuah unggahan soal pelaksanaan hajatan di jalan umum, kembali ramai di media sosial Twitter.

Diunggah oleh akun ini pada Selasa (31/1/2023), pengunggah menyertakan tangkapan layar video dengan narasi tidak mendapat izin dari tetangga untuk melangsungkan hajatan.

"Gk dpt ijin orang tua (x), Gk dpt ijin tetangga (v). Suruh bongkor terop padahal acara besok," narasi dalam unggahan foto tangkapan layar.

"Pentingnya nikahan tidak mengganggu tetangga dan menutup jalan umum," terang pengunggah pada twitnya.

Twit soal hajatan di jalan umum ini menarik perhatian lebih dari 1,4 juta pengguna Twitter. Unggahan tersebut juga menuai lebih dari 15.600 suka dan dibagikan lebih dari 653 kali.

Beberapa warganet tak mempermasalahkan hajatan di jalan, sementara warganet lain turut memprotes lantaran mengganggu mobilitas.

Lantas, bagaimana aturan hajatan di jalan umum?

Baca juga: Bolehkah Mengadakan Hajatan di Jalan Umum?

Jalan umum boleh ditutup untuk hajatan

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy beberapa waktu lalu sempat menyampaikan aturan penggunaan jalan umum untuk hajatan.

Dia mengatakan, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada dasarnya diperbolehkan.

Kendati demikian, pelaksanaannya harus izin dan sesuai aturan.

Hal tersebut, menurut Iqbal, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

"Dalam Pasal 127 UU LLAJ dijelaskan, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsinya, dapat dilakukan di jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan jalan desa," jelas Iqbal, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Iqbal menerangkan, Polri mengizinkan penggunaan jalan tersebut untuk kepentingan umum yang bersifat nasional atau daerah, maupun kepentingan pribadi.

"Yang dimaksud kepentingan pribadi meliputi pesta perkawinan, kematian, dan kegiatan lainnya," urai Iqbal.

Baca juga: Mobil Parkir di Pinggir Jalan karena Tak Ada Garasi, Bagaimana Aturannya?

Wajib izin dan memenuhi syarat

Meski masyarakat boleh menggelar hajatan di jalan umum, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sembarangan.

Iqbal menjabarkan, masyarakat wajib memperoleh izin penggunaan jalan dengan mengajukan permohonan tertulis.

Merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, permohonan tertulis tersebut ditujukan kepada:

• Kegiatan di jalan nasional dan provinsi: Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas.
• Kegiatan di jalan kabupaten/kota: Kapolres atau Kapolresta.
• Kegiatan di jalan desa: Kapolsek atau Kapolsekta.

"Permohonan diajukan paling lambat 7 hari kerja, sebelum waktu pelaksanaan," ucap Iqbal.

Permohonan izin penggunaan jalan di atas juga wajib melampirkan berkas berupa:

• Fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan
• Waktu penyelenggaraan
• Jenis kegiatan
• Perkiraan jumlah peserta
• Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan
• Surat rekomendasi.

Baca juga: Viral, Video Pengendara Mobil Merokok Ditegur karena Abu Kena Pengendara Lain, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Adapun, surat rekomendasi tersebut berasal dari:

• Untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi: satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat.
• Untuk jalan kabupaten/kota: satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat.
• Untuk penggunaan jalan desa: kepala desa atau lurah.

Setelah pengajuan permohonan, selanjutnya pihak kepolisian akan meninjau dan mengevaluasinya, termasuk pertimbangan keberadaan jalan alternatif.

"Sebab salah satu izin penggunaan jalan bukan untuk lalu lintas apalagi sampai menutup jalan, salah satunya tersedia jalur lain yang bisa dilintasi," jelas Iqbal.

Lebih lanjut, jika surat pemberian izin terbit, maka pejabat yang memberi izin akan bertanggung jawab dengan menempatkan petugas pada ruas jalan.

Tujuannya, untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Kemudian pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif, wajib dipandu dengan rambu sementara," ungkap Iqbal.