Pupuk Satu Harga demi Keadilan bagi Petani dan Ketahanan Pangan

Satu harga

Dengan permasalahan yang tampaknya tidak berujung, kebijakan yang tepat adalah pupuk satu harga. Jika pupuk satu harga, tidak mungkin ada penyelewengan di rantai produksi, distribusi hingga sampai ke petani.

Dalam rangka kehadiran negara dan keadilan bagi rakyat yang lemah dan mendorong petani produktif berkontribusi untuk ketahanan pangan, mereka diberikan dana subsidi tunai.

Penentuan siapa yang berhak mendapat dana tunia cukup mudah. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan perangkat desa. Dana tunai kepada petani akan meminimalisasi kecurangan di semua tingkatan dan lintas wilayah.

Baca juga: Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Petani A di Desa B yang mendapat subsidi pupuk dapat bertani dimana saja. Sebab kita sadar bahwa lahan pertanian sangat terbatas di setiap desa. Petani yang menerima dana tunai bebas memilih kapan membeli pupuk dan jenis pupuk yang akan dibelinya.

Selama ini, seringkali antara waktu kebutuhan petani dan ketersediaan pupuk tidak sesuai. Petani butuh pupuk tetapi pupuk tidak tersedia. Pupuk tersedia, tetapi musim tanam petani sudah selesai.

Kalau dana tunai diberikan ke petani, petani itu bebas menentukan waktu dan jenis pupuk yang akan dibeli.

Jika seleksi penerima dana tunai untuk subsidi pupuk dilakukan dengan baik maka dana itu memicu kreativitas petani kita. 

Selain pupuk satu harga dengan bantuan tunai, pemerintah juga bisa membuat peta jalan kebutuhan pupuk rakyat Indonesia. Petani kita membutuhkan pupuk sesuai dengan jenis tanah yang berbeda di berbagai wilayah.

Petani kita harus memupuk tanaman berdasarkan data yang akurat dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dengan pupuk tersedia dan penggunaan jenis pupuk yang tepat serta dosis yang tepat pula, ketahan pangan niscaya terwujud.