Fenomena Dinasti Politik di Indonesia

Oleh: Zen Wisa Sartre dan Fandhi Gautama

KOMPAS.com – Bukan lagi hal yang asing bahwa dinasti politik memang terjadi di Indonesia. Bisa dikatakan dinasti politik di Indonesia bukan sekadar fenomena, melainkan tradisi.

Tradisi dinasti politik ini merupakan dampak dari budaya feodalisme sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan, masih berbentuk kerajaan yang menganut patrimonialisme, yaitu bentuk dominasi politik.

Contoh yang paling dekat dapat dilihat pada relasi keluarga. Bapak dalam keluarga dipandang sebagai pemilik kekuasaan dan pengambil keputusan utama, sementara anggota lain akan mengikutinya.

Pada skala yang lebih luas, sosok “bapak” ini merujuk pada kaum elite politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya.

Aiman Witjaksono, Jurnalis KompasTV, dalam siniarnya bertajuk “Eksistensi Dinasti Politik Di Indonesia” memaparkan kontestasi dinasti politik Indonesia dan dampaknya.

Dinasti Politik dalam Demokrasi

Semenjak berakhirnya Orde Baru, Indonesia memulai pemerintahan era baru yang dikenal dengan reformasi. Reformasi dielu-elukan karena membawa ideologi yang selama ini terkekang, yaitu demokrasi.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan terpusat, ruang gerak dan berpendapat dibatasi, itu sebabnya demokrasi sangat diinginkan masyarakat. Namun, meski sudah 24 tahun, benarkah pemerintahan baru itu berhasil melaksanakan demokrasi?

Tentu, mempermasalahkan demokrasi tidak akan lepas dari dinasti politik yang bertolak belakang dengan prinsip reformasi. Dinasti politik dianggap sebagai dampak dari lemahnya lembaga partai dan tidak berjalannya fungsi partai politik.

Baca juga: Apa yang Harus Dilakukan Saat Mendapat Surat Tilang ETLE?

Hal tersebut menimbulkan kecenderungan menguatnya kekerabatan dalam birokrasi yang kerap dikenal sebagai nepotisme. Pasalnya, “empu”-nya partai bisa saja lebih mengutamakan kerabatnya dibanding calon lain yang lebih kompeten.

Sejatinya, akan selalu ada dinasti politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Karena setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri bahkan sebagai presiden sekalipun, termasuk seseorang yang memiliki kerabat di pemerintahan.

Bisa dikatakan praktik dinasti politik adalah wujud dari aji mumpung atau privilese yang dimiliki seseorang. Hal ini dapat menyebabkan kekuasaan hanya berpusat pada keluarga (dinasti) tertentu.

Dinasti politik dapat dilihat dari keluarga yang memegang jabatan-jabatan strategis, mulai dari yang terkecil, seperti RT/RW, hingga pada taraf trias politica dalam struktur ketatanegaraan.

Kontestasi Politik Keluarga

Menilik kembali Pilkada Solo pada 2020. Saat itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon Walikota Solo yang diusung PDI Perjuangan, Gibran harus membuktikan dirinya bukanlah upaya membangun dinasti politik.

Kemudian ada Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri, yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR.