Negara dengan Penduduk Terbanyak Kini Hadapi Rendahnya Kelahiran Anak

KOMPAS.com - China merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Tercatat, ada lebih dari 1,4 miliar penduduk China pada 2022.

Namun belakangan, negara ini tengah dihantam masalah baru dengan semakin menurunnya populasi dan angka kelahiran.

Sebuah penelitian yang terbit dalam jurnal Wiley (15 Juni 2022), menunjukkan angka kelahiran di China hanya menyentuh 7,52 kelahiran per 1000 orang.

Angka tersebut kembali turun dari tahun sebelumnya, di mana tingkat kelahiran sebanyak 8,52 per 1000 orang.

Untuk itu, pada 2021, angka kelahiran anak di China menjadi yang paling rendah sejak 1949.

Baca juga: China Genjot Tingkat Kelahiran Warga Pakai Cara Baru

Kebijakan satu anak

Tingkat kelahiran anak di China sebenarnya telah menurun sejak awal abad ke-21.

Salah satu pemicunya adalah kebijakan satu anak atau one-child policy yang digencarkan pemerintah untuk menekan membludaknya populasi.

Dikutip dari Britannica, kebijakan satu anak mengharuskan hanya ada satu anak di setiap keluarga.

Mulanya, pada akhir 1978, kebijakan ini bersifat sukarela dengan mendorong keluarga untuk memiliki tidak lebih dari dua anak. Akan tetapi, satu anak di setiap keluarga lebih disukai.

Pada 1979, kebijakan pun berkembang dengan membatasi satu anak di setiap keluarga. Namun, saat itu one-child policy masih belum diterapkan secara merata.

Hingga pada 1980, pemerintah pusat berusaha melakukan standardisasi kebijakan satu anak secara nasional.

Baca juga: Angka Kelahiran Terus Menurun di Negara Maju, Apa Saja Dampaknya?

Guna menekan angka kepadatan penduduk, China berusaha menerapkan kebijakan secara universal.

Meski demikian, masih ada pengecualian bagi orang tua kelompok etnis minoritas, atau mereka yang anak sulungnya terlahir cacat.

Pemerintah pun berusaha membuat kebijakan seefektif mungkin dengan beberapa metode penegakan, seperti penggalakan kontrasepsi dan tawaran insentif keuangan bagi yang patuh.

Sementara bagi yang melanggar, pemerintah tak segan untuk menjatuhkan sanksi.