Tugas dan Wewenang DPD, Apa Saja?

Tugas dan wewenang DPD

Selain diatur dalam konstitusi, tugas dan wewenang DPD juga diatur dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berikut tugas dan wewenang DPD berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014:

1. Mengajukan RUU kepada DPR, berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana tercantum dalam poin pertama.
3. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU terkait hal yang tercantum dalam poin pertama, yang berasal dari DPR atau Presiden.
4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama.
5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
6. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana poin kelima kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
7. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU APBN.
8. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
9. Menyusun program legislasi nasional (prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Baca juga: Benarkah Kirim Screenshot WhatsApp Bisa Melanggar UU ITE?