Mengenal Apa Itu UU TPKS

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022).

UU TPKS yang semula bernama RUU PKS adalah undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual.

Adapun yang mengusulkan adalah Komnas Perempuan. Dilansir dari Kompas.com, 24 Juni 2021, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak 2012.

Komnas Perempuan terus mendesak RUU PKS segera disahkan agar menjadi perlindungan bagi para korban kekerasan seksual.

Akan tetapi, sejak digagas Komnas Perempuan pada tahun 2012, pembahasan RUU PKS tak kunjung selesai, bahkan berulang kali ditunda.

Baca juga: Liku Perjalanan RUU TPKS hingga Disahkan Jadi Undang-undang

Perjalanan UU TPKS

Dikutip dari laman Komnas Perempuan, penyusunan draf RUU PKS dilakukan sejak tahun 2014 serta disusun melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyelarasan dengan berbagai fakta dan teori.

Komnas Perempuan mengamati kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2001-2010. Hasilnya terdapat 15 jenis kekerasan seksual.

Hal tersebut menjadi landasan dalam kajian tentang ketersediaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan bagi korban dari setiap jenis kekerasan seksual.

Sejak 2014, RUU Penghapusan Kekerasan seksual diusulkan dalam Prolegnas melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah, DPR RI, maupun DPD RI. Penyusunan draf RUU PKS sejak itu dilakukan.

Namun, baru pada 2016, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar Penambahan Prolegnas 2015-2019, sebagai hasil rapat bersama antara DPR RI, DPD RI dan Pemerintah pada bulan Januari 2016.

Munculnya berbagai kasus kekerasan seksual yang beruntun, seperti teror terhadap perempuan dan anak sehingga sebagai puncaknya, kasus YY di Bengkulu telah membuka pintu dan meyakinkan lembaga legislatif dan eksekutif untuk segera membahas RUU Penghapusan kekerasan Seksual.

RUU PKS masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini berasal dari usulan anggota DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

 Baca juga: Poin Penting RUU TPKS dan Bedanya dengan RUU PKS

Maju mundur pembahasan UU TPKS

Dikutip dari laman DPR, 30 Agustus 2021, RUU tentang PKS merupakan usul inisiatif Baleg yang sudah disetujui masuk dalam Prolegnas Tahun 2021 pada 14 Januari 2021.

Pada 30 Agustus 2021, agenda rapat pleno salah satunya adalah mendengarkan pemaparan tim ahli atas penyusunan draf awal RUU PKS yang terdiri atas 11 bagian atau bab dan 40 pasal.

Di dalam rapat pleno tersebut, RUU PKS ganti nama menjadi RUU TPKS.