Membaca Pancasila Dalam Kebinekaan Kita

Kultur sosial masyarakat Barat dibangun berdasarkan kedaulatan individual untuk menentukan nasibnya sendiri secara otonom, termasuk dalam beragama. Sedangkan dalam masyarakat Timur termasuk Nusantara, kultur sosialnya ditata berdasarkan pranata kesatuan kosmik antara manusia, alam dan Tuhan dengan posisi spiritualitas yang berdaulat.

Hal ini berdampak pada pendekatan yang berbeda terhadap agama. Bagi penganut pluralisme, agama semata soal HAM yang tidak memiliki muatan spiritualitas. Ia menjadi bagian dari kehormatan kemanusiaan yang harus dihormati termasuk oleh agama.

Sedangkan bagi penganut paham kebinekaan, agama didekati sebagai realitas spiritual. Kedaulatan Tuhan dipahami sebagai kekuatan yang meliputi segala hal, termasuk keragaman agama. Beragama tidak semata merupakan HAM tetapi keniscayaan hidup yang secara inheren bersifat ketuhanan.

Kerangka Pancasila

Karena menjadi bagian dari Pancasila, maka kebinekaan juga satu paket dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini mengacu pada lima hal.

Pertama, kebinekaan menjadi bagian dari ajaran agama yang toleran. Meminjam istilah Soekarno, berketuhanan secara berkebudayaan. Artinya mengamalkan ajaran Tuhan dengan menghargai keragaman budaya, serta beragama secara kultural.

Dengan tidak menjadikan agama sebagai nilai-nilai politik formalistis, umat beragama telah mengembangkan dimensi budaya dari agama yang terbukti lebih produktif bagi pengembangan hidup yang harmonis.

Jika memakai pandangan KH Abdurrahman Wahid, beragama secara sosio-kultural, bukan sosio-politis. Agama yang mengajarkan perbaikan kondisi sosial kemasyarakatan, dikembangkan melalui modal budaya dan nilai-nilai kultural yang hidup dan eksis di masyarakat. Bukan melalui institusionalisasi agama dalam bentuk kapital negara.

Kedua, kebinekaan menjadi bagian dari perlindungan HAM, tetapi tidak dalam rangka individualisme, melainkan kolektivisme. Kemanusiaan yang dimuliakan Pancasila bukan manusia per-individu dengan status abstrak, melainkan manusia yang hidup di dalam kolektivitas yang memiliki nilai-nilai kultural sendiri yang berstatus konkret.

Perawatan terhadap keragaman oleh karena itu tidak dalam rangka pembebasan individu dari masyarakat, tetapi justru dalam rangka merawat keharmonisan masyarakat lebih luas.

Ketiga, kebinekaan diperjuangkan demi perawatan rajutan kebangsaan. Ini yang membuktikan bahwa kebinekaan tidak berpusat pada individualisme, melainkan pada kolektivisme bangsa. Dengan demikian, penegakan kebinekaan harus hati-hati, dengan tidak mendesakkan kebebasan beragama tanpa kewaspadaan pada integrasi nasional.

Dalam kaitan inilah, pola-pola budaya yang menjadi tradisi bangsa dalam merawat keragaman harus lebih ditekankan dari pada penetrasi gerakan sekuler atas nama HAM dan demokrasi Barat.

Keempat, kebinnekaan juga dirawat melalui prosedur demokrasi berbasis musyawarah. Di dalam musyawarah, unit pelaksana ialah masyarakat dan negara yang merumuskan regulasi bersama secara deliberatif. Model demokrasi yang dikembangkan Pancasila bukan demokrasi prosedural dengan pemuliaan utama pada pemenuhan hak-hak sipil, melainkan praktik demokrasi yang menyeimbangkan hak politik dengan hak ekonomi dan budaya.

Dengan cara ini, perawatan kemajemukan dan praktik demokrasi tidak tercerabut dari akar budaya tradisi bangsa.

Kelima, kebinekaan diperjuangkan demi terwujudnya keadilan sosial, bukan demi kebebasan kemanusiaan yang abai dengan ketimpangan struktural yang ada. Selama ini, perawatan keragaman sering dilakukan secara terpisah dengan proses transformasi sosial, sehingga beragama tidak lagi terkait dengan upaya menegakkan keadilan sosial.

Dengan berpijak pada konsep yang tepat berdasarkan kebinekaan dan Pancasila, maka upaya perawatan kehidupan beragama dan berbangsa tidak akan menjadi bagian dari masalah, tetapi betul-betul menjadi solusi dari setiap masalah yang selalu tumbuh dan berkembang di setiap rentang waktu dan tempat manapun. Wallahu a’lam.