Kompas.com - 21/11/2021, 12:45 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menindaklanjuti informasi puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Langkah tindak lanjut ini merespons keterangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebutkan 31.624 orang ASN mendapatkan bansos.  

Padahal, mereka tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran bantuan, karena memiliki penghasilan tetap.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, dalam keterangan yang dipublikasi pada laman PAN-RB , Sabtu (20/11/2021), mengatakan, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria kesejahteraan penyelenggaraan sosial.

Meskipun, sejauh ini juga tidak ada aturan yang menyebutkan ASN dilarang menerima bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Tanggapi Risma soal ASN di Menteng Dapat Bansos, Pemkot Jakpus: Data Penerima dari Kemensos Sendiri

Tjahjo mengatakan, Kementerian PAN-RB akan terlebih dulu melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih jauh mengapa mereka bisa menerima bansos.

Penelusuran yang akan dilakukan di antaranya, bagaimana sistem atau penetapan penerima bantuan di lapangan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.

Jika para aparatur sipil negara terbukti melakukan kesalahan, maka akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk uang bansos," kata Tjahjo seperti dikutip dari Antara , Kamis (18/11/2021). 

"Untuk memberikan hukuman kepada PNS yang dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar dilakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi Senapan Serbu SS2 Semua Versi Garapan Pindad, Ini Kecanggihannya!

Spesifikasi Senapan Serbu SS2 Semua Versi Garapan Pindad, Ini Kecanggihannya!

Tren
Dibuka Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana 2022, Berapa Gajinya?

Dibuka Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana 2022, Berapa Gajinya?

Tren
Lowongan Kerja BUMN Konstruksi Virama Karya, Ini Posisi dan Syaratnya!

Lowongan Kerja BUMN Konstruksi Virama Karya, Ini Posisi dan Syaratnya!

Tren
Sejarah Kopasgat, Satuan Elite Baret Jingga TNI AU, Sebelumnya Bernama Korps Paskhas

Sejarah Kopasgat, Satuan Elite Baret Jingga TNI AU, Sebelumnya Bernama Korps Paskhas

Tren
Manfaat Mendengarkan Musik bagi Ibu Hamil, Janin, dan Bayi

Manfaat Mendengarkan Musik bagi Ibu Hamil, Janin, dan Bayi

Tren
Fenomena Bulan Hitam Akan Muncul di AS Akhir Januari, Indonesia Mei 2022, Ini Dampaknya

Fenomena Bulan Hitam Akan Muncul di AS Akhir Januari, Indonesia Mei 2022, Ini Dampaknya

Tren
Waspada Bencana Hidrometeorologi, Berikut Prediksi BMKG soal Puncak Musim Penghujan

Waspada Bencana Hidrometeorologi, Berikut Prediksi BMKG soal Puncak Musim Penghujan

Tren
Saat NCT Dream dan Idol-idol Kpop Jadi Viral karena Joget Dangdut...

Saat NCT Dream dan Idol-idol Kpop Jadi Viral karena Joget Dangdut...

Tren
Ramai soal Difabel di Klaten Terbaring di ICU Disebut Tidak Memiliki BPJS

Ramai soal Difabel di Klaten Terbaring di ICU Disebut Tidak Memiliki BPJS

Tren
Mengenal Apa Itu Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Baru Saja Disepakati, RI Memenangi Pertarungan?

Mengenal Apa Itu Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang Baru Saja Disepakati, RI Memenangi Pertarungan?

Tren
Fakta-fakta Ozzie, Gorila Jantan Tertua di Dunia, Mati di Usia 61 Tahun

Fakta-fakta Ozzie, Gorila Jantan Tertua di Dunia, Mati di Usia 61 Tahun

Tren
Wordle Jadi Pemainan Populer, Ini Cara Main sampai Tips Menang Permainan

Wordle Jadi Pemainan Populer, Ini Cara Main sampai Tips Menang Permainan

Tren
Mengenal Pestisida dan Jenis-jenisnya Sesuai Hama Tanaman

Mengenal Pestisida dan Jenis-jenisnya Sesuai Hama Tanaman

Tren
Tak Ada Lagi Honorer pada 2023, Adakah Peluang Jadi PNS?

Tak Ada Lagi Honorer pada 2023, Adakah Peluang Jadi PNS?

Tren
Ini 3 Cara Mudah Membersihkan Paving dari Lumut

Ini 3 Cara Mudah Membersihkan Paving dari Lumut

Tren
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.