Konflik Petugas dan Masyarakat dalam Penegakan PPKM Darurat, Apa yang Seharusnya Dilakukan?

KOMPAS.com - Di media sosial dan pemberitaan media, ramai soal sejumlah kasus gesekan antara warga dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan penertiban saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Di satu sisi, petugas yang menegakkan aturan adalah bentuk tanggungg jawabnya terhadap pekerjaan. Sementara, masyarakat yang tetap beraktivitas juga tengah mencari penghasilan saat perekonomian sulit seperti saat ini.

Baca juga: Adu Mulut dan Saling Bentak dengan Polisi, Pemilik Angkringan: Bapak Masih Gajian, Saya Cari Makan!

Apa yang harus diperbaiki agar aturan PPKM Darurat bisa ditegakkan, dengan upaya persuasi yang lebih humanis dan bisa diterima tanpa berkonflik?

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman mengatakan, tidak adanya jalan keluar menjadi penyebab masyarakat masih nekat melanggar aturan PPKM Darurat.

"Idealnya PPKM disertai dengan bantuan sosial yang memadai untuk memberi santunan kelompok miskin," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (17/7/2021).

Ia menyarankan, jika negara mengalami keterbatasan anggaran untuk hal ini, maka pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di wilayah paling terdampak.

"Karena keterbatasan anggaran, dana bantuan bisa diprioritaskan (untuk masyarakat di) daerah-daerah tertentu yang terpapar sangat signifikan," kata dia.

Jika diperlukan, menurut Usman, perlu menggerakkan dana filantropis yang berasal dari organisasi-organisasi keagamaan, kalangan profesional, pengusaha besar, lembaga adat, dan sebagainya.

Ia juga berpendapat, perlunya pengembangan lapangan kerja yang tidak membutuhkan keterampilan khusus sehingga akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan memiliki sumber penghasilan.

"Juga perlu pengembangan lapangan kerja non-skill labor seperti pemeliharaan gedung kantor-kantor pemerintah, sekolah, rumah ibadah," ujar Usman.

Usman menyadari, konflik semacam ini memang banyak terjadi pada masyarakat urban terutama yang bekerja di sektor informal.

Baca juga: Cerita Razia PPKM Berakhir Ricuh, Oknum Satpol PP Aniaya Ibu Hamil, hingga Polisi Diusir Warga

Hal yang sama diungkapkan dosen sosiologi dari Universitas Brawijaya, Bagong Suyanto.

Ia mengatakan, permasalahan antara aparat dan masyarakat yang semacam ini tidak akan pernah berakhir jika tidak ada solusi konkret yang diberikan.

"Resistensi akan muncul kalau masyarakat tidak memperoleh subtitusi sumber penghasilan. Beda dengan tahun lalu di mana masyarakat masih punya tabungan, sekarang tabungannya sudah habis," kata Bagong saat dihubungi terpisah, Minggu (17/7/2021).

Adapun terkait dengan pendekatan represif yang banyak digunakan oleh aparat dan petugas dalam menertibkan masyarakat, Bagong menilai ada pendekatan lain yang lebih patut untuk diterapkan.