Luhut: Banyak yang Tidak Paham Varian Delta

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Koordinator Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Kamis (15/7/2021), Luhut mengatakan, pihaknya sudah menduga akan ada lonjakan kasus Covid-19, namun dia mengaku tidak menyangka lonjakannya akan terjadi sangat cepat.

"Kasus (Covid-19) meroket ini sudah kita duga mungkin terjadi tapi terus terang tidak kita duga secepat ini,' kata Luhut melalui kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis (15/7/2021).

"Tapi kembali lagi, pemahaman kita terhadap varian Delta ini banyak yang tidak paham betul," imbuhnya.

Menurut Luhut, saat ini lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Delta bukan hanya terjadi di Indonesia saja, beberapa negara lain pun mengalaminya.

Baca juga: Luhut Klaim Covid-19 di Indonesia Terkendali, Epidemiolog: Wajar, Bukan Ahli Kesehatan

"Banyak negara lain yang kena juga, karena ilmu dunia kedokteran belum sampai ke sana," kata Luhut yang mengaku banyak berdiskusi dengan para dokter itu.

Oleh karena itu, pemerintah sampai sekarang belum menentukan akan memperpanjang PPKM Darurat atau tidak.

"Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau bengkok terus itu harus siap patah. Jadi kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan malah buat mati," ujarnya.

Selain itu, Luhut mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memintanya untuk melakukan evaluasi terhadap program PPKM Darurat.

"Saya janji, besok atau nanti sore kami akan laporkan apa yang kita lakukan dengan data-data, tapi saya akan ketemu dengan asosiasi guru besar UI, kita minta pendapatnya juga," pungkasnya.

Baca juga: Beredar Isu PPKM Darurat Diperpanjang hingga 17 Agustus 2021, Jubir Luhut: Tidak Benar

Sebelumnya, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi pada Rabu (14/7/2021) mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait perpanjangan waktu PPKM Darurat.

"Tapi nanti kita akan evaluasi," ujar Jodi kepada KOMPAS.com.

Pemerintah masih terus memantau pergerakan warga sejak PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan pada 3 Juli 2020 lalu.

Jodi mengatakan, menurut data yang dihimpun pada 11-12 Juli, terjadi penurunan mobilitas penduduk di sejumlah wilayah Jawa dan Bali.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan jika kasus Covid-19 belum terkendali.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).

Sumber: KOMPAS.com (Haryanti Puspa Sari/Krisiandi)