Syarat dan Aturan Penjaminan Operasi Katarak Peserta JKN-KIS

BPJS Kesehatan telah mengeluarkan aturan baru penjaminan operasi katarak. Aturan ini dibuat untuk memastikan seluruh peserta JKN-KIS memperoleh manfaat kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan keberlanjutan program JKN-KIS.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by BPJS Kesehatan (@bpjskesehatan_ri)

Jika dulu seluruh tingkat visus yang dialami peserta bisa mendapatkan pelayanan operasi, kini hanya tingkat visus tertentu yang mendapatkan pelayanan. Yaitu yang visusnya kurang dari enam per delapan belas. 

Jika dari tingkat visus disimpulkan penglihatan masih bagus, maka ia tak masuk ke dalam prioritas penanganan operasi katarak. Karena gangguan yang ada belum menganggu aktivitas harian.  

Penjaminan operasi katarak juga dilakukan jika ada indikasi medis adanya kondisi lain seperti glaukoma fakomorfik, glaukoma fakolitik, dislokasi lensa dan anisometropia.

Atau, visualisasi fundus pada mata yang masih memiliki potensi penglihatan dibutuhkan, sementara katarak menyulitkan visualisasi tersebut.

Indikasi medis berikutnya adalah jika ada katarak traumatika dan komplikata, serta katarak pada bayi dan anak. 

Operasi ketarak dijamin penuh oleh BPJS Kesehatan dengan beberapa persyaratan utama. Pertama, kartu JKN-KIS Anda dalam kondisi aktif.

Kemudian, tak ada tunggakan iuran. Jika ada tunggakan, maka Anda harus membayar dulu total tunggakan yang ada.

Baca juga: INFOGRAFIK: Cara Klaim Kacamata BPJS Kesehatan