"Pada masa awal ketika pandemi Covid-19 mengganggu dunia dan Indonesia, sayangnya, disikapi dengan gagap oleh pemerintahan pak Jokowi," kata Hendri.
Dia menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang tidak dengan sigap merespons pandemi, dengan dalih tidak ingin menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Akan tetapi, sikap ini justru terkesan meremehkan persoalan Covid-19.
"Berkali-kali saya sampaikan bahwa Pak Jokowi memang tidak membentuk Kabinet Kerja untuk menghadapi tantangan yang berat. Namun, Covid-19 akhirnya hadir dan harus menjadi perhitungan matang serta harus bisa dilalui oleh pemerintahan Pak Jokowi," kata Hendri.
Maka, alih-alih meneruskan beberapa program kerja yang disampaikan pada saat kampanye, Hendri menyebutkan, pemerintahan Jokowi-Maruf akhirnya terfokus pada masalah kesehatan dan keuangan.
"Terutama kesehatan. Sampai hari ini masih berusaha mengejar vaksin dan menurunkan tingkat penularan Covid-19 agar lebih rendah," ujar dia.
Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin
Hal lain yang menjadi catatan Hendri adalah mengenai demokrasi dan toleransi.
Dalam hal demokrasi, dia menyoroti Jokowi yang mempersilakan kerabatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Seperti diberitakan Kompas.com, 17 Juli 2020, PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada 2020.
Selain Gibran, seperti diberitakan Kompas.com, 22 Juli 2020, ada sejumlah kerabat Jokowi yang turut meramaikan kontestasi Pilkada 2020.
Ada Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi. Bobby menjadi calon wali kota Medan dan sudah mendaftarkan diri di sejumlah partai politik, yakni Gerindra, Nasdem, dan PDI-P.
Selanjutnya, Doli Sinomba Siregar, yang merupakan paman dari Bobby. Ia mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan dan sudah mendaftarkan diri ke sejumlah partai, yakni PDI-P, PPP, dan Hanura.
Ada juga Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi dan mengikuti Pilkada Gunungkidul melalui Partai Nasdem.
Baca juga: Sandiaga Uno Jadi Jurkam di Pilkada Solo 2020, Gibran: Saya Senang Sekali
Di sisi lain, Hendri menyoroti beberapa proses penyusunan undang-undang yang dinilainya terkesan tergesa-gesa. Menurut Hendri, hal ini mencederai atau mengurangi esensi dari demokrasi itu sendiri.
Salah satunya polemik UU Cipta Kerja. Proses penyusunannya dianggap tidak melibatkan aspirasi kaum pekerja, dibahas secara tergesa-gesa, dan dinilai tidak transparan kepada masyarakat.