Didik mengatakan, selama pandemi Covid-19 masih merajalela dan pemerintah tidak bisa mengendalikan, maka resesi akan terus terjadi.
"Ini sama dengan embernya bocor. Kalau bocor itu harus disumbat. Tidak bisa kita mengisi air terus-menerus, mengucurkan uang dan segala macam, tapi Covid-nya dibiarkan berkembang seperti sekarang, tidak terkendali," ujar dia.
Menurutnya, permasalahan Covid-19 harus dibereskan terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti ini, Didik mengatakan, perusahaan pasti sulit melakukan kegiatan karena pembelinya berkurang.
"Tapi lambat laun, kalau Covid-19 dibereskan, paling tidak mengurangi dampak dari pertumbuhan ekonomi rendah atau negatif seperti sekarang," kata Didik.
"Tanggung mau keseimbangan. Keseimbangan apa yang dikejar? Katanya kesehatan utama, tapi kenyataannya justru yang paling gagal," katanya melanjutkan.
Baca juga: Bagaimana Cara Membedakan Flu dengan Covid-19?
Relokasi anggaran
Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (1/10/2020) pemerintah dalam beberapa waktu terakhir melakukan relokasi anggaran di beberapa pos dalam anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Relokasi anggaran itu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sosial.
Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, dana yang dianggarkan untuk hal tersebut tidak kurang dari Rp 200 triliun setiap bulannya.
Beberapa program baru yang digelontorkan pemerintah untuk memperbaiki kinerja perekonomian dari sisi permintaan adalah program banpres produktif yang disalurkan untuk pengusaha ultra mikro.
Program lain yakni subsidi gaji yang diberikan kepada Rp 15,7 pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJmasostek.
Baca juga: Lebih dari 2 Juta Pekerja Di-PHK, Berikut Cara Klaim Pencairan Saldo JHT di BPJamsostek