Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB

KOMPAS.com - Kata kunci "Vanuatu" ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi trending topic di Twitter.

Ramainya pembicaraan soal Vanuatu setelah negara ini kembali menyinggung isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB, Sabtu (28/9/2020).

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan oleh negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB tersebut.

Baca juga: Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB 

Bukan kali ini saja Vanuatu menyinggung soal Papua di Sidang Umum PBB.

Vanuatu sendiri sudah beberapa kali menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua.

Sebelumnya, melansir Harian Kompas, Kamis (27/3/2015), pada tahun 2015, Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Moana Carcasses Kalosil juga menyinggung hal yang di hadapan Dewan HAM PBB.

Ia menyebut pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terjadi di Papua Barat sejak penentuan pendapat rakyat yang digelar tahun 1969.

Untuk itu, Moana pun mendesak pengawas HAM PBB, wartawan internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli HAM untuk memperoleh akses ke Papua Barat.

Selain itu, ia juga meminta Dewan HAM PBB mempertimbangkan mengeluarkan resolusi berupa mandat kepada salah satu negara untuk melihat situasi HAM di Papua Barat.

Tuduhan Moana dibantah oleh Mantan Menteri Luar Negeri Organsisasi Papua Merdeka Nicholas S Messet.

Isu yang sama terus dibawa di hadapan Majelis atau Sidang Umum PBB pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan terbaru, 2020.

Berikut catatannya:

2016

Melansir ABC News, 26 September 2019, Vanuatu dan negara-negara Pasifik lain mengkritik catatan HAM di Indonesia di Papua dan Papua Barat dalam pidato di Sidang Umum PBB.

Saat itu, delegasi dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga mengungkapkan perhatiannya pada Papua.

Perwakilan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia, merespons tuduhan ini.

Ia mengatakan bahwa negara-negara itu justru mengganggu kedaulatan nasional indonesia.

"Negara-negara ini menggunakan Sidang Umum untuk memajukan agenda domestik mereka dan mengalihkan perhatian dari masalah di negaranya sendiri," kata Nara saat itu.

2017

Di tahun berikutnya, Vanuatu masih membawa isu yang sama. Melansir video yang diunggah di laman UN, Indonesia pun kembali membacakan hak jawab dalam sesi debat umum di Sidang Umum ke-72 PBB itu.

Perwakilan Indonesia saat itu, Ainan Nuran menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro separatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

2018

Pada tahun 2018, Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Wakil Presiden, menyampaikan langsung tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

Kalla menyinggung soal pentingnya menghormati kedaulatan negara lain.

"Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit," kata Kalla seperti dikutip Antara, 28 September 2020.

Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

Pada tahun 2019, isu tersebut juga direspons oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Seperti diberitakan Kompas.com, 29 September 2019, JK menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang referendum Papua selama Sidang Umum PBB 2019.

Ia membantah informasi yang menyebut adanya penolakan dari PBB terhadap usulan negara-negara Asia Pasifik terkait referendum Papua.

Baca juga: Indonesia dalam Sidang Umum PBB: Vanuatu Jangan Ikut Campur Urusan Papua

Vanuatu

Melansir laman United Nations, Vanuatu terdiri dari rangkaian empat pulau utama dan 80 pulau-pulau kecil berbentuk Y yang membentang sejauh 1.100 kilometer.

Vanuatu adalah bagian dari Melanesia, pengelompokan pulau yang secara etnis dan geografis berbeda dengan Mikronesia dan Polinesia.

Negara ini terletak di antara Kaledonia Baru dan Fiji di wilayah Pasifik Selatan. Adapun pulau terbesarnya adalah Espiritu Santo.

Sebelum memperoleh kemerdekaan pada 1980, Vanuatu dikelola oleh Perancis dan Inggris, dan dikenal dengan nama New Hebrides selama 74 tahun.

Melansir Britannica, arti Vanuatu sendiri adalah "Tanah Kita Selamanya".

Pada 2019, populasi Vanuatu diperkirakan sebanyak 274.000 orang dengan seperlima dari populasi tersebut tinggal di Ibu Kota Port Vila.

Sementara, mayoritas sebanyak 76 persen tinggal di desa-desa berpenduduk kurang dari 20 orang.

Penduduk Vanuatu didominasi oleh usia muda, yaitu 62 persen dari populasi berusia di bawah 24 tahun.

Vanuatu memiliki 113 bahasa berbeda dengan dialek yang tidak terhitung banyaknya.

Oleh sebab itu, negara ini menjadi salah satu yang memiliki budaya paling beragam di dunia.

Ada tiga bahasa resmi di Vanuatu, yaitu Bislama, Perancis, dan Inggris. 

Pada 2012, negara ini memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,626, yaitu berada di peringkat 124 dari 187 negara.

Baca juga: Bantah Vanuatu, Kemenlu Sebut Sudah Undang Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua

Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya pada 2013 adalah sebanyak 3.277 dollar AS.

Kegiatan ekonomi utama dari Vanuatu secara tradisional adalah pertanian.

Namun, sejak merdeka, kegiatan ekonomi lain seperti pariwisata muncul sebagai penghasil pendapatan asing terbesar.

Di sebagian besar pulau Vanuatu, pemukiman pesisir dihubungkan dengan jalan-jalan tak beraspal. Sementara, transportasi antar pulau dilakukan dengan perahu atau pesawat terbang.

Bandara utama terletak di dekat Port Vila, Luganville di Espiritu Santo, dan di sisi barat laut Tanna.

Banyak pula lapangan terbang kecil yang tersebar di seluruh pulau.

Dari sisi geografisnya, Vanuatu rentan mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan gelombang tidal.

Pada Maret 2015, negara ini mengalami Topan Pam, siklon tropis kategori 5 (intensitas tertinggi) yang sempat menimbulkan kerusakan sangat parah.