Pilkada untuk Siapa?

Kompas.com - 23/09/2020, 08:23 WIB
Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYAPetugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.


SETELAH melalui perdebatan yang panjang, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat, Pilkada serentak tetap dilanjutkan.

Keputusan ini diambil setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilu Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin raker tersebut menyatakan, Pilkada tidak akan ditunda meski ada sejumlah calon kepala daerah yang terpapar Covid-19. Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Desakan penundaan

Sebelumnya, pemerintah didesak untuk menunda Pilkada. Pasalnya, sampai saat ini virus corona masih menggila dan pandemi semakin tak terkendali. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir angka kasus positif Covid-19 meningkat tajam.

Desakan semakin menguat dengan terpaparnya sejumlah calon kepala daerah. Puluhan calon kepala daerah positif Covid-19. Besar dugaan, hal itu terjadi karena mereka melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerah masing-masing.

Pelanggaran yang dilakukan beragam, mulai dari membuat arak-arakan, menyebabkan kerumunan hingga tidak menjaga jarak saat proses pendaftaran. Tak hanya calon kepala daerah, sejumlah komisioner KPU juga terpapar Covid-19 termasuk Ketua KPU Arief Budiman.

Desakan penundaan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pengamat politik hingga organisasi yang concern dengan Pemilu. Bahkan, dua organisasi besar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyerukan agar pemerintah menunda Pilkada.

Dua Ormas keagamaan tersebut satu suara, meminta Pilkada ditunda. Nyawa rakyat menjadi taruhannya. Kebijakan penundaan tersebut mesti diambil dengan alasan kemanusiaan. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bukan memaksakan kebijakan yang mengancam kesehatan dan nyawa orang.

Pilkada jalan terus

Desakan penundaan terus menguat, bahkan ada ancaman Golput alias tidak memilih jika Pilkada tetap digelar. Namun pemerintah dan DPR bergeming. Mereka keukeuh untuk menggelar Pilkada Serentak 2020 Desember tahun ini.

Meski mengaku mendengarkan masukan dari NU, Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jojowi) tetap memutuskan Pilkada 2020 digelar seperti jadwal yang telah ditentukan, yakni 9 Desember.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang 11 Tahun Kepergian Meggy Z, seperti Apa Perjalanan Hidupnya?

Mengenang 11 Tahun Kepergian Meggy Z, seperti Apa Perjalanan Hidupnya?

Tren
Update Corona di Dunia 21 Oktober: 41 Juta Infeksi | Inggris Akan Menginfeksi Relawan dengan Virus Corona

Update Corona di Dunia 21 Oktober: 41 Juta Infeksi | Inggris Akan Menginfeksi Relawan dengan Virus Corona

Tren
Cara Mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta hingga Cara Mengeceknya

Cara Mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta hingga Cara Mengeceknya

Tren
Libur Panjang Akhir Oktober, Ini Saran Epidemiolog untuk Cegah Lonjakan Corona

Libur Panjang Akhir Oktober, Ini Saran Epidemiolog untuk Cegah Lonjakan Corona

Tren
[KLARIFIKASI] Video Susi Pudjiastuti Diklaim Pimpin Demo Tolak UU Cipta Kerja

[KLARIFIKASI] Video Susi Pudjiastuti Diklaim Pimpin Demo Tolak UU Cipta Kerja

Tren
Libur Panjang Akhir Oktober 2020, Epidemiolog: Ujian Berikutnya untuk Indonesia

Libur Panjang Akhir Oktober 2020, Epidemiolog: Ujian Berikutnya untuk Indonesia

Tren
5 Hal yang Perlu Diketahui soal Banpres Produktif atau BLT UMKM

5 Hal yang Perlu Diketahui soal Banpres Produktif atau BLT UMKM

Tren
4 Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait BLT UMKM

4 Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait BLT UMKM

Tren
[POPULER TREN] Cara Cek Penerima BLT UMKM via eform.bri.co.id | Deretan Temua Baru Terkait Virus Corona

[POPULER TREN] Cara Cek Penerima BLT UMKM via eform.bri.co.id | Deretan Temua Baru Terkait Virus Corona

Tren
Singapura Hentikan Pendaftaran Pasien Uji Coba Obat Antibodi Covid-19

Singapura Hentikan Pendaftaran Pasien Uji Coba Obat Antibodi Covid-19

Tren
Hujan Meteor Orionids Bisa Disaksikan Malam Ini, Apa Istimewanya?

Hujan Meteor Orionids Bisa Disaksikan Malam Ini, Apa Istimewanya?

Tren
Pandemi Covid-19, Kekayaan Jack Ma Bertambah 1,5 Triliun Dollar AS

Pandemi Covid-19, Kekayaan Jack Ma Bertambah 1,5 Triliun Dollar AS

Tren
Selain Jokowi, Ini 6 Nama Tokoh Indonesia yang Jadi Nama Jalan di Luar Negeri

Selain Jokowi, Ini 6 Nama Tokoh Indonesia yang Jadi Nama Jalan di Luar Negeri

Tren
[KLARIFIKASI] Foto Sungai Penuh Sampah Diklaim di Jakarta, Faktanya di Filipina

[KLARIFIKASI] Foto Sungai Penuh Sampah Diklaim di Jakarta, Faktanya di Filipina

Tren
NASA dan Nokia Akan Bangun Jaringan 4G di Bulan

NASA dan Nokia Akan Bangun Jaringan 4G di Bulan

Tren
komentar
Close Ads X